TUMANGGOR, BABERTO (2024) KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN KEGIATAN REKLAMASI PASCA TAMBANG. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.
|
Text
20.C1.0139-BABERTO TUMANGGOR-COVER_a.pdf Download (386kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
20.C1.0139-BABERTO TUMANGGOR-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB) |
|
|
Text
20.C1.0139-BABERTO TUMANGGOR-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (765kB) |
|
|
Text
20.C1.0139-BABERTO TUMANGGOR-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (945kB) |
|
|
Text
20.C1.0139-BABERTO TUMANGGOR-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB) |
|
|
Text
20.C1.0139-BABERTO TUMANGGOR-DAPUS_a.pdf Download (487kB) | Preview |
|
|
Text
20.C1.0139-BABERTO TUMANGGOR-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB) |
Abstract
Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dimana salah satu sumber daya alam tersebut merupakan pertambangan mineral dan batubara. Dalam pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatur oleh pemerintah, dimana pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Pertambangan mineral dan batu menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup, dimana dalam upaya untuk memperbaiki lingkungan hidup tersebut dapat dilakukan dengan reklamasi dan pasca tambang. Berdasarkan hal tersebut terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengaturan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam kegiatan reklamasi dan pasca tambang? (2) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang memiliki objek penelitian pengaturan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam reklamasi dan pasca tambang pada pertambangan mineral dan batubara. Pengumpulan data yang digunakan merupakan data sekunder, dimana akan dilakukan analisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, serta buku dan jurnal yang berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan mengenai seluruh peraturan Perundang-undangan yang mengatur serta kewajiban dan tanggung jawab pemerintah mengenai kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | mr. Jodi Armanto |
| Date Deposited: | 22 Oct 2024 00:57 |
| Last Modified: | 22 Oct 2024 00:57 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/36198 |
Actions (login required)
 |
View Item |