PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA

KURNIAWAN, KORNELIUS DWI (2024) PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C1.0129-KORNELIUS DWI KURNIAWAN-COVER_1.pdf Download (635kB) | Preview
	Text 20.C1.0129-KORNELIUS DWI KURNIAWAN-BAB I_1.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB)
	Text 20.C1.0129-KORNELIUS DWI KURNIAWAN-BAB II_1.pdf Restricted to Registered users only Download (813kB)
	Text 20.C1.0129-KORNELIUS DWI KURNIAWAN-BAB III_1.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 20.C1.0129-KORNELIUS DWI KURNIAWAN-BAB IV_1.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
Preview	Text 20.C1.0129-KORNELIUS DWI KURNIAWAN-DAPUS_1.pdf Download (564kB) | Preview
	Text 20.C1.0129-KORNELIUS DWI KURNIAWAN-LAMP_1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, dijelaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yang salah satunya yaitu memajukan kesejahterakan umum yakni memberikan wadah atau tempat bagi masyarakat. Bangsa Indonesia dalam mewujudkan salah satu cita-citanya yakni melaksanakan dan memajukan kesejahteraan umum dengan cara salah satunya yaitu dengan memberikan pelayanan perizinan. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut pasti terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya yaitu peraturan atau regulasi yang tidak jelas dan masih menjadi pro dan kontra antara pemerintah dengan pelaku usaha, kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Hal ini sangat menghambat para pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya, tidak hanya dari sisi pelaku usaha melainkan juga menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara. Dari kejadian ini terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana produk hukum daerah di Kota Semarang yang mengatur kewenangan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha? (2) Bagaimana pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan berusaha yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan atau narasumber peneltiain, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka sedangkan data tersier diperoleh melalui brosur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang mengacu pada hal yang sedang terjadi pada masyarakat mengenai pelayanan perizinan berusaha. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dari segi dinas yang berwenang yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang dari segi peraturan perundang-undangan yang ada di Kota belum bisa menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sudah sesuai karena ditandai dengan pelayanan perizinan berusaha sudah sesuai melalui Online Single Submission (OSS). Tidak hanya itu adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan perizinan berusaha di Kota Semarang.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	300 Social Sciences 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr. Jodi Armanto
Date Deposited:	21 Oct 2024 06:32
Last Modified:	21 Oct 2024 06:32
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/36197

Actions (login required)

View Item