URGENSI RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SEMUA ORANG DARI TINDAKAN PENGHILANGAN SECARA PAKSA

NAOLIN, PIERO ALLEHANDRO VINSECO (2024) URGENSI RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP SEMUA ORANG DARI TINDAKAN PENGHILANGAN SECARA PAKSA. S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 19.C1.0122-PIERO ALLEHANDRO VINSECO NAOLIN-COVER_a.pdf Download (849kB) | Preview
	Text 19.C1.0122-PIERO ALLEHANDRO VINSECO NAOLIN-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 19.C1.0122-PIERO ALLEHANDRO VINSECO NAOLIN-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 19.C1.0122-PIERO ALLEHANDRO VINSECO NAOLIN-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 19.C1.0122-PIERO ALLEHANDRO VINSECO NAOLIN-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB)
Preview	Text 19.C1.0122-PIERO ALLEHANDRO VINSECO NAOLIN-DAPUS_a.pdf Download (787kB) | Preview
	Text 19.C1.0122-PIERO ALLEHANDRO VINSECO NAOLIN-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (576kB)

Abstract

Penghilangan paksa merupakan tindakan kejahatan yang timbul akibat terjadinya Perang Dunia II, yang kejahatannya biasanya dilaksanakan oleh rezim kediktatoran, kejahatan ini awalnya bertujuan untuk membungkam orang yang menjadi oposisi dari rezim yang sedang berkuasa, karena banyaknya terhadi kejahatan ini maka pada tahun 1978 PBB membuat resolusi 33/173 tentang penghilangan paksa, serta membuat Kelompok Kerja Penghilangan Paksa pada tahun 1980, kemudian diadakan Deklarasi Perlindungan terhadap Penghilangan Paksa pada tahun 1992, yang kemudian Pada 20 Desember 2006 di New York terbentuklah Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Indonesia telah menandatangani konvensi ini pada 27 September 2010, namun sampai sekarang Konvensi ini belum juga di ratifikasi menjadi hukum nasional padahal dengan diratifikasinya Konvensi ini merupakan langkah korektif serta prefentif negara Indonesia tentang penghilangan paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan meneliti Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa serta membandingkan dengan hukum nasional yang mengatur tentang penghilangan paksa lalu melihat kebutuhan berlakunya konvensi in di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional Indonesia menganut doktrin “transformasi” yang merupakan syarat substantif bagi berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional. Konvensi ini jika dianalisis kelayakannya dengan menggunakan landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, maka akan mendapatkan hasil bahwa meratifikasi Konvensi ini merupakan langkah preventif serta korektif dari pemerintah

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	300 Social Sciences 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr. Jodi Armanto
Date Deposited:	17 Oct 2024 06:16
Last Modified:	18 Oct 2024 02:00
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/36182

Actions (login required)

View Item