KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS LAPORAN KEPOLISIAN BERKAS PERKARA PIDANA NOMOR B-118/M.3.10/ Eoh.2/06/2023)

PRASASTI, PRASASTI (2024) KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI PETUNJUK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS LAPORAN KEPOLISIAN BERKAS PERKARA PIDANA NOMOR B-118/M.3.10/ Eoh.2/06/2023). S1 thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 19.C1.0092-PRADINA EKA PRASASTI-COVER_a.pdf Download (527kB) | Preview
	Text 19.C1.0092-PRADINA EKA PRASASTI-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB)
	Text 19.C1.0092-PRADINA EKA PRASASTI-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (638kB)
	Text 19.C1.0092-PRADINA EKA PRASASTI-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (726kB)
	Text 19.C1.0092-PRADINA EKA PRASASTI-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (424kB)
Preview	Text 19.C1.0092-PRADINA EKA PRASASTI-DAPUS_a.pdf Download (505kB) | Preview
	Text 19.C1.0092-PRADINA EKA PRASASTI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (761kB)

Abstract

Salah satu tindak kejahatan berkenaan dengan harta benda yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang marak terjadi di masyarakat yaitu pencurian handphone dan terekam CCTV. Satu kasus yang telah ditangani oleh Polrestabes Semarang dan sudah diproses hukum. Berdasarkan uraian di atas peneliti memilih judul skripsi “Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian” (Studi Kasus Laporan Kepolisian Berkas Perkara Pidana Nomor B118/M.3.10/Eoh.2/06/2023). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Alat bukti elektronik merupakan pengembangan dari alat bukti petunjuk. Alat bukti elektronik seperti keterangan dan dokumen dapat digunakan sebagai bukti tambahan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHAP menyatakan bahwa bukti petunjuk juga dapat diperluas dengan penggunaan bukti elektronik selain kesaksian saksi, surat, dan komentar terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rekaman CCTV mempunyai kedudukan hukum yaitu sebagai alat bukti elektronik yang sah dalam penyidikan tindak pidana pencurian dalam kasus yang diteliti oleh penulis di Polrestabes Semarang. Ketentuan Alat bukti elektronik yang sah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik Polrestabes Semarang tidak menemukan kendala yuridis. Tetapi memiliki kendala non yuridis yaitu awalnya pelaku tidak mengakui perbuatannya. Rekaman CCTV menampilkan gambar yang buram (kurang jelas).

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	300 Social Sciences 300 Social Sciences > 340 Law
Depositing User:	mr. Jodi Armanto
Date Deposited:	17 Oct 2024 06:14
Last Modified:	17 Oct 2024 06:14
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/36180

Actions (login required)

View Item