ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KASUS MUHAMMAD TAMZIL)

ALEXANDRA, YEMIMA EMMANUELLA (2024) ANALISIS SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KASUS MUHAMMAD TAMZIL). Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C1.0018-YEMIMA EMMANUELLA ALEXANDRA-COVER_a.pdf Download (276kB) | Preview
	Text 20.C1.0018-YEMIMA EMMANUELLA ALEXANDRA-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB)
	Text 20.C1.0018-YEMIMA EMMANUELLA ALEXANDRA-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB)
	Text 20.C1.0018-YEMIMA EMMANUELLA ALEXANDRA-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (553kB)
	Text 20.C1.0018-YEMIMA EMMANUELLA ALEXANDRA-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
Preview	Text 20.C1.0018-YEMIMA EMMANUELLA ALEXANDRA-DAPUS_a.pdf Download (370kB) | Preview
	Text 20.C1.0018-YEMIMA EMMANUELLA ALEXANDRA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian hukum dengan judul “Analisis Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kasus Muhammad Tamzil)” bertujuan mengetahui bagaimana sistem pembuktian terbalik digunakan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan di analisa menggunakan metode yuridis kualitatif. Elemen yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan, serta kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Muhammad Tamzil. Penelitian dilakukan menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, data sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kasus Muhammad Tamzil tidak menggunakan sistem pembuktian terbalik, karena dalam kasus tersebut Terdakwa tidak memberikan keterangan bahwa harta benda yang didakwakan tersebut bukan hasil dari tindak pidana korupsi. Selain itu, diketahui bahwa pembuktian terbalik tidak hanya dibuktikan dari pernyataan terdakwa saja, tetapi juga tetap memerlukan pendapat penuntut umum dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, harus lebih pro aktif dalam memberi sosialisasi kepada masyarakat agar terjadi keseragaman pemahaman mengenai sistem pembuktian dalam tindak pidana korupsi, terutama sistem pembuktian terbalik. Selain itu, dalam memutus perkara, hakim harus berpegang teguh pada prinsip keadilan. Kata kunci: Korupsi, Gratifikasi, Sistem Pembuktian Terbalik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr. Jodi Armanto
Date Deposited:	08 Jul 2024 05:41
Last Modified:	08 Jul 2024 05:41
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/35847

Actions (login required)

View Item