IMPLEMENTASI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

SIMATUPANG, ELGA AGRIPPINA GATAMA (2024) IMPLEMENTASI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - COVER_a.pdf Download (461kB) | Preview
	Text 20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)
	Text 20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB)
	Text 20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB)
	Text 20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB)
Preview	Text 20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - DAFTAR PUSTAKA_a.pdf Download (478kB) | Preview
	Text 20.C1.0130 - ELGA AGRIPPINA GATAMA SIMATUPANG - LAMPIRAN_a.pdf Restricted to Registered users only Download (840kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian dengan judul Implementasi Kewajiban Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Hal yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian tersebut adalah tindak pidana korupsi yang semakin marak terjadi di lingkungan pemerintahan sehingga muncullah salah satu kewajiban penyelenggara negara untuk menyampaikan laporan harta kekayaan. Namun, dalam pelaksanaanya terdapat beberapa Penyelenggara Negara wajib LHKPN tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik bahkan manipulatif dalam menyampaikan LHKPN. Tujuan penulis melakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar hukum dan tata cara melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara di Indonesia, untuk mengetahui implementasi kewajiban penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, dan untuk mengetahui penerapan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh KPK. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan teknik pengumpulan data berbentuk studi kepustakaan dan wawancara dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengolahan dan penyajian data yang digunakan adalah dengan melakukan proses tafsir interpretasi dan evaluasi data yang kemudian diolah dengan diperiksa dan dipilih serta dilakukan editing. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat analisis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dan dituangkan dalam laporan deskriptif yang teratur dan sistematis. Hasil dari penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa terdapat beberapa pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LHKPN. Namun, yang mendasari adanya kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK adalah UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Hal ini merupakan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi yang walaupun dalam implementasinya belum mencapai presentase maksimal. Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya penambahan regulasi hukum yang berkaitan dengan LHKPN khususnya pengaturan sanksi yang saat ini dianggap lemah dan tidak memberikan efek jera. Selain itu, perlunya KPK melakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum sehingga KPK bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi sanksi melainkan turut mengawasi instansi yang bersangkutan yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada Penyelenggara Negara wajib LHKPN yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga terjaminnya keadilan dalam proses penegakan hukum tersebut. Kata Kunci: LHKPN, Korupsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Ms Dewi Soelistyowati
Date Deposited:	20 May 2024 06:26
Last Modified:	20 May 2024 06:26
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/35558

Actions (login required)

View Item