FITRIA, NENENG (2023) PELAKSANAAN PROGRAM BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN) DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK INDONESIA DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL. Masters thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.
|
Text
21.C2.0005 - NENENG FITRIA - COVER_a.pdf Download (302kB) | Preview |
|
Text
21.C2.0005 - NENENG FITRIA - BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB) |
||
Text
21.C2.0005 - NENENG FITRIA - BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) |
||
Text
21.C2.0005 - NENENG FITRIA - BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (947kB) |
||
Text
21.C2.0005 - NENENG FITRIA - BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB) |
||
|
Text
21.C2.0005 - NENENG FITRIA - DAFTAR PUSTAKA_a.pdf Download (372kB) | Preview |
|
Text
21.C2.0005 - NENENG FITRIA - LAMPIRAN_a.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB) |
Abstract
ABSTRAK Salah satu hak kesehatan anak adalah memperoleh imunisasi, namun adanya pandemi covid-19 dengan kebijakan PSBB mengakibatkan penurunan cakupan imunisasi termasuk di Kab. Kendal. Pada tahun 2021 capaian imunisasi Jawa Tengah hanya mencapai 69,7% sedangkan targetnya 95% dan di Kab. Kendal capaian imunisasi di tahun 2022 hanya 79,6 % artinya masih ada 20,4% anak yang tidak mendapatkan hak atas imunisasi. Pemerintah mencanangkan program percepatan imunisasi melalui program BIAN, dan untuk mengetahui sejauh mana program ini dilaksanakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan program BIAN, pelaksanaannya dan faktor apa saja yang menjadi kendala di wilayah kerja Dinkes Kab. Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer melalui studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan bahanpustaka, yakni berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier, kemudian semua data tersebut dianalis secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengaturan program BIAN di Kab. Kendal menggunakan dasar peraturan yang bersifat nasional yaitu: Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/1113/2022, Kepdirjen P2P Nomor HK.02.02/C/2317/2022 dan SE Kemenkes RI Nomor SR.02.06/C/2506/2022, 2) Pelaksanaan BIAN di Kab. Kendal dinilai sudah memenuhi hak kesehatan anak meskipun belum optimal, hak atas imunisasi dipenuhi dengan memberikan imunisasi tambahan campak dan rubella serta imunisasi dasar lengkap bagi anak yang belum lengkap status imunisasinya melalui program kejar, hak atas sumber daya kesehatan dipenuhi dengan menyediakan vaksin dan logistik serta tenaga kesehatan melalui kegiatan mikroplaning, dan hak atas pelindungan risiko kesehatan dipenuhi dengan membentuk tim surveilans dan tim KIPI di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk melacak adanya penyakit PD3I dan kejadian KIPI, 3) Terdapat faktor yang menjadi kendala pelaksanaan BIAN, faktor yuridis: pengaturan bersifat nasional dan faktor non yuridis yaitu segala kendala yang bersifat teknis : tidak dilaksanakannya inventarisasi logsitik, adanya mahasiswa magang yang melakukan penyuntikan vaksin sehingga mengakibatkan cidera suntikan, masih ada anak yang tidak terdata, dan adanya stigma negatif masyarakat terhadap imunisasi. Kata kunci : Hak kesehatan anak, Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Dinas Kesehatan Kab. Kendal, KIPI
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law |
Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
Depositing User: | Ms Dewi Soelistyowati |
Date Deposited: | 16 May 2024 02:57 |
Last Modified: | 16 May 2024 02:57 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/35523 |
Actions (login required)
View Item |