ASAS PERLINDUNGAN PADA TELEMEDICINE DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

SUSILO, LEONARDUS REYNALD (2024) ASAS PERLINDUNGAN PADA TELEMEDICINE DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA. Masters thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 20.C2.0049 - LEONARDUS REYNALD SUSILO - COVER_a.pdf Download (247kB) | Preview
	Text 20.C2.0049 - LEONARDUS REYNALD SUSILO - BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB)
	Text 20.C2.0049 - LEONARDUS REYNALD SUSILO - BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB)
	Text 20.C2.0049 - LEONARDUS REYNALD SUSILO - BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB)
	Text 20.C2.0049 - LEONARDUS REYNALD SUSILO - BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
Preview	Text 20.C2.0049 - LEONARDUS REYNALD SUSILO - DAFTAR PUSTAKA_a.pdf Download (282kB) | Preview
	Text 20.C2.0049 - LEONARDUS REYNALD SUSILO - LAMPIRAN_a.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)

Abstract

ABSTRAK Pendahuluan. Aplikasi telah mengambil bagian besar dalam kehidupan manusia termasuk aspek kesehatan. Telemedicine telah digunakan di Indonesia tetapi belum menjadi pelayanan yang aman bagi dokter. Telemedicine belum diatur secara lengkap sehingga pemenuhan hak tidak terjamin dan meningkatkan resiko merugikan pasien dan potensi tuntutan hukum kepada dokter yang sangat tinggi. Sehingga dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana pemenuhan asas perlindungan bagi pelayanan telemedicine dalam praktik kedokteran di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk menganalisis masalah yang tepat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia dengan teknik eksploratif. Telemedicine dalam tesis ini adalah hubungan dokter-pasien melalui perangkat/gadget berupa video call, pesan teks atau melalui pesan suara agar dokter mendapatkan data pasien dan memberikan tatalaksana dan pasien dapat memberikan data kepada dokter secara realtime. Hasil dan Pembahasan. UU Kesehatan dibentuk dengan asas perlindungan yang mengisyaratkan akan melindungi pemberi pelayanan kesehatan. Di UU yang sama pula kata telemedicine hadir dengan kata telemedisin yang membuka pintu pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien secara langsung. Pengaturan selanjutnya dalam UU PK belum menjelaskan proses perizinan penyelenggaraan praktik telemedicine hingga wewenang, kompetensi, dan batasan pelayanan. Permenkes telemedicine antar faskes belum mengatur pelayanan telemedicine langsung kepada masyarakat. Dalam UU JKN dan BPJS mendorong adanya pelayanan kontak tidak langsung yang belum memiliki peraturan teknis pelaksanaannya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. UU ITE belum menjelaskan transaksi terapeutik yang terjadi di telemedicine, sehingga penyelesaian sengketa telemedicine dengan dasar UU ITE tidak memberikan perlindungan bagi dokter. Telemedicine telah diakui di Indonesia tetapi memerlukan peraturan lanjutan untuk dapat melindungi praktik kedokteran di seluruh aspek pelayanan seperti aspek tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, bentuk pelayanan dan teknis pelaksanaan telemedicine. Kata Kunci: perlindungan, telemedicine, praktik kedokteran, fasilitas kesehatan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Malpractice 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	Ms Dewi Soelistyowati
Date Deposited:	16 May 2024 02:56
Last Modified:	16 May 2024 02:56
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/35521

Actions (login required)

View Item