PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) DALAM TUGAS PASUKAN PERDAMAIAN PBB

WIRMAWAN, I MADE NUGRAHA (2024) PELINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA) DALAM TUGAS PASUKAN PERDAMAIAN PBB. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

Preview	Text 17.C1.0101 - MADE NUGRAHA WIRMAWAN - COVER_a.pdf Download (626kB) | Preview
	Text 17.C1.0101 - MADE NUGRAHA WIRMAWAN - BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB)
	Text 17.C1.0101 - MADE NUGRAHA WIRMAWAN - BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (775kB)
	Text 17.C1.0101 - MADE NUGRAHA WIRMAWAN - BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (741kB)
	Text 17.C1.0101 - MADE NUGRAHA WIRMAWAN - BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
Preview	Text 17.C1.0101 - MADE NUGRAHA WIRMAWAN - DAFTAR PUSTAKA_a.pdf Download (616kB) | Preview
	Text 17.C1.0101 - MADE NUGRAHA WIRMAWAN - LAMPIRAN_a.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu guna mengetahui secara mendalam mengenai pelindungan hukum bagi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam tugas perdamaian PBB untuk mengetahui bagaimana hukum internasional dan hukum nasional melindungi anggota TNI dalam tugas perdamaian PBB serta mengetahui tugas TNI baik itu didalam negeri ataupun luar negeri. Metode Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif oleh penulis untuk menganalisis peraturan serta kebijakan pelindungan hukum bagi anggota TNI Dalam tugas perdamaian PBB secara hukum internasional serta hukum nasional, dan penulis juga menganalisis tugas TNI baik itu penugasan didalam negeri ataupun luar negeri. Pertanggungjawaban hukum internasional dan hukum nasional guna memberikan pelindungan hukum bagi anggota TNI Dalam tugas perdamaian PBB sebagaimana diatur pada Internasional Review of the Red Cross aturan 31, aturan 33, aturan 11,12 serta 13 serta mengenai Kawasan perlindungan berdasarkan Internasional Review of the Red Cross aturan 35 hingga aturan 37, Piagam PBB pasal Pasal 2 ayat 2, Pasal 43 ayat 1, Konvensi Jenewa 1949, resolusi Dewan Keamanan PBB yaitu Resolusi 2272 (2016), Resolusi 2518 (2020),Resolusi 2436 (2018), Resolusi 2518 (2020), Resolusi 2627 (2022). Sedangankan pada hukum nasional diatur Pasal 7 ayat 2 sub 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tugas pokok TNI tugas perdamain dunia sesuai kebijakan politik, Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 12 Perpres Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, Permen pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 pasal 12 poin a sub 1 dan 2. Tugas TNI sebagai pasukan perdamaian PBB yaitu Mesir, Kong, Vietnam, Kuwait, Liberia, Mozambik, Nepal, Philipina, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tajikistan, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Haiti, Irak, Iran, Kamboja, serta penugasan TNI jugas di atur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 7 ayat (2), tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelindungan hukum bagi anggota TNI Dalam tugas perdamaian PBB berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional serta tugas TNI yaitu tugas luar negeri maupun dalam negeri operasi militer selain perang. Kata Kunci: Pelindungan Hukum Bagi Anggota TNI Dalam Tugas Perdamaian PBB, ICRC,Piagam PBB,Konvensi Jenewa 1 1949, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Perpres Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008, Permen pertahanan Nomor 14 Tahun 2016

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law 300 Social Sciences > 340 Law > 343 Military, defense, public property, tax, trade & industrial law 300 Social Sciences > 340 Law > International Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Ms Dewi Soelistyowati
Date Deposited:	16 May 2024 02:36
Last Modified:	16 May 2024 02:36
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/35495

Actions (login required)

View Item