Daika, Feri Hyang (2011) PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN KETAPANG - KALIMANTAN BARAT (Studi Kasus di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu). Other thesis, Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 07.20.0013 Feri Hyang Daika COVER.pdf Download (161kB) | Preview
	Text (BAB I) 07.20.0013 Feri Hyang Daika BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB)
	Text (BAB II) 07.20.0013 Feri Hyang Daika BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB)
Preview	Text (BAB III) 07.20.0013 Feri Hyang Daika BAB III.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) 07.20.0013 Feri Hyang Daika BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 07.20.0013 Feri Hyang Daika DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (73kB) | Preview

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai tata cara pemberian izin usaha pertambangan pada kawasan hutan di Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat, dan untuk mengetahui pelaksanaan izin usaha pertambangan pada kawasan hutan oleh pemegang izin usaha pertambangan yang ada pada daerah penelitian. Penelitian ini diangkat sebagai bentuk keprihatinan penulis terhadap pemberian izin usaha pertambangan yang ada pada daerah penelitian terkesan terlalu mengeksploitasi kawasan hutan untuk tujuan kepentingan komersial oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk itu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spefisikasi penelitiannya deskriptif analitis, dan objek penelitiannya adalah pelaksanaan kegiatan izin usaha pertambangan pada kawasan hutan di Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang. Jenis data yang yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara wawancara. Tata cara pemberian izin usaha pertambangan pada kawasan hutan pada daerah penelitian mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, selain itu juga mengikuti ketentuan mengenai pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Aspek pengawasan oleh pemerintah terhadap perizinan usaha pertambangan pada daerah penelitian masih kurang diperhatikan. Akibatnnya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang ada pada daerah penelitian pun tidak berjalan dengan baik. Kegiatan usaha pertambangan yang ada pada daerah penelitian sebagian besar dilakukan pada kawasan hutan produksi dan ada beberapa wilayah izin usaha pertambangan yang masuk ke dalam kawasan hutan lindung, menggunakan pola pertambangan terbuka. Terhadap adanya kegiatan usaha pertambangan pada kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka, maka kegiatan usahanya dapat dihentikan dan dicabut izin pinjam pakai kawasan hutannya oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan a.n Menteri Kehutanan, karena melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008, yang menyatakan bahwa dalam kawasan hutan lindung dilarang dilakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka. Sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Kata kunci : izin usaha pertambangan, kawasan hutan, pinjam pakai

Actions (login required)

View Item