Ardana, Yulius Mario (2011) BATASAN KEWENANGAN DOKTER DAN PERAWAT DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN INFORMED CONSENT DITINJAU DARI PERMENKES NOMOR 290/MENKES/PER/III/2008 DAN PERMENKES NOMOR HK 02.02/MENKES/148/I/2010. Other thesis, Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 07.20.0011 Yulius Mario Ardana COVER.pdf Download (70kB) | Preview
	Text (BAB I) 07.20.0011 Yulius Mario Ardana BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB)
	Text (BAB II) 07.20.0011 Yulius Mario Ardana BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB)
	Text (BAB III) 07.20.0011 Yulius Mario Ardana BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
	Text (BAB IV) 07.20.0011 Yulius Mario Ardana BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 07.20.0011 Yulius Mario Ardana DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (40kB) | Preview

Abstract

Dalam dunia kesehatan dokter dan perawat merupakan tenaga profesional yang bertugas melayani masyarakat dengan kewenangan masing-masing berdasarkan pada profesinya. Sedangkan didalam prakteknya dokter dan perawat terkadang melakukan tindakan yang melampaui kewenangan masing-masing. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam batasan-batasan kewenangan baik dari dokter maupun perawat agar tidak terjadi adanya suatu permasalahan hukum dikemudian hari. Karena hal itulah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Batasan Kewenangan Dokter dan Perawat dalam Pelaksanaan Pemberian Informed Consent ditinjau dari Permenkes Nomor 290/PER/III/2008 dan Permenkes Nomor HK 02.02/Menkes/148/I/2010” dan perumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana batasan kewenangan yang dimiliki dokter dan perawat sebagai pihak pemberi pelayanan kesehatan di dalam pelaksanaan informed consent?, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perawat di dalam pelaksanaan informed consent?, serta hambatan apa saja yang dialami oleh dokter dan perawa di dalam pelaksanaan informed consent? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkontruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik, dimana peneliti menjelaskan alasan-alasan subyektif peneliti tentang pemelihan obyek atau subyek yang diteliti secara spesifik dengan batasan-batasan yang cukup jelas tentang pelaksanaan informed consent yang dilakukan dokter serta perawat, ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran serta Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: batasan kewenangan dokter dalam pelaksanaan Informed Consent menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran antara lain terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1, Pasal 8, sedangkan acuan bagi perawat dalam menjalankan prakteknya karena didalamnya terdapat kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang perawat, diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, bentuk perlindungan hukum bagi perawat sendiri masih kurang jelas. Hambatan dalam pelaksanaan informed consent adalah komunikasi, perkembangan jaman, pengetahuan di bidang kesehatan yang sangat kurang.

Actions (login required)

View Item