RINALDHY, FIRST ANDREW TANAKA (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg). Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 19.C1.0061-FIRST ANDREW TANAKA RINALDHY-COVER_a.pdf Download (309kB) | Preview
	Text 19.C1.0061-FIRST ANDREW TANAKA RINALDHY-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text 19.C1.0061-FIRST ANDREW TANAKA RINALDHY-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text 19.C1.0061-FIRST ANDREW TANAKA RINALDHY-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB)
	Text 19.C1.0061-FIRST ANDREW TANAKA RINALDHY-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB)
Preview	Text 19.C1.0061-FIRST ANDREW TANAKA RINALDHY-DAPUS_a.pdf Download (192kB) | Preview
	Text 19.C1.0061-FIRST ANDREW TANAKA RINALDHY-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg)”. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dan mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui hakim dalam memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penulis memperoleh sumber data melalui wawancara pada narasumber yaitu Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang dan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, data tersebut akan dianalisis secara deskriptif. Metode analisis ini bertujuan untuk memperoleh kesimpulan tertentu dan dianalisis sesuai Hukum Pidana Positif di Indonesia. Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah proses penegakan hukum terhadap Anak sangatlah berbeda dengan pelaku orang dewasa. Mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga dijatuhkannya sanksi pidana. Dimana dalam proses penyidikan, wajib dilakukan oleh penyidik anak, yaitu penyidik dari unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Selanjutnya jaksa yang menuntut anak juga merupakan Jaksa Khusus Anak yang telah tersertifikasi mengenai hal-hal yang menyangkut anak. Hakim yang memutus perkara anak pun juga wajib dilakukan oleh Hakim Anak, yang telah tersertifikasi dan mengikuti pelatihan-pelatihan menjadi hakim khusus anak. Ditemukan hambatan internal dan eksternal seorang hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. Hambatan internal berupa peningkatan pelaku kejahatan tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah aparat penegak hukum, selanjutnya perlunya peningkatan komunikasi antar aparat penegak hukum dalam melakukan proses pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Terbatasnya ruang persidangan anak di Pengadilan Negeri Semarang. Hambatan internal yang terakhir yaitu bagaimana cara hakim untuk mencegah adanya upaya balas dendam dari keluarga korban terhadap terdakwa kelak saat terdakwa keluar dari penjara. Hambatan eksternal dari luar diri hakim yaitu singkatnya batas waktu bagi hakim dalam memutus perkara terhadap anak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, hukum ditegakan dalam kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus.anak/2018/PN.Smg. Saran kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan komunikasi antara aparat penegak hukum, sehingga dalam berjalannya proses pemidanaan terhadap anak dapat berjalan sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, serta dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim tidak hanya menjatuhkan pidana pokok saja, tetapi anak sebagai terdakwa harus diberi pembinaan dan pembimbingan, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Actions (login required)

View Item