Hermeneutika Konstitusi Untuk Melihat Eksistensi DPD dalam Sistem Parlemen Dua Kamar Indonesia

SEMBIRING, ARIEHTA ELEISON (2011) Hermeneutika Konstitusi Untuk Melihat Eksistensi DPD dalam Sistem Parlemen Dua Kamar Indonesia. Other thesis, Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 06.20.0046 Ariehta Eleison Sembiring COVER.pdf Download (88kB) | Preview
	Text (BAB I) 06.20.0046 Ariehta Eleison Sembiring BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (71kB)
	Text (BAB II) 06.20.0046 Ariehta Eleison Sembiring BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text (BAB III) 06.20.0046 Ariehta Eleison Sembiring BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (126kB)
	Text (BAB IV) 06.20.0046 Ariehta Eleison Sembiring BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 06.20.0046 Ariehta Eleison Sembiring DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (42kB) | Preview

Abstract

UUD 1945 adalah hukum fundamental negara Indonesia yang mana setiap aturan harus mengacu kepadanya. UUD 1945 berisi salah satunya mengenai pengaturan kewenangan dan fungsi lembaga negara. Dalam sistem lembaga parlemen Indonesia, di era sebelum tahun 2001, sistem parlemen Indonesia adalah monokameral, tetapi pada tahun 2001, sistem parlemen diganti dengan sistem bikameralisme. Dalam sistem bikameralisme Indonesia ini muncul DPD yang menjadi kamar pendamping DPR. DPD yang merupakan salah satu lembaga negara tentu tidak luput dari legitimasi UUD 1945 atas setiap fungsi dan kewenangannya. Di dalam UUD 1945, DPD diatur dengan fungsi dan kewenangan yang sangat tidak efektif dan diposisikan subordinat dari DPR. Dari keadaan DPD yang memiliki fungsi dan kewenangan yang lemah ini maka menjadi penting untuk mengggali sejarah kelahiran DPD yang menerangkan bagaimana proses DPD bisa terbentuk. Penggalian sejarah ini mengarah kepada amandemen ketiga yang menjadi tonggak awal terbentuknya DPD. Hasil dari amandemen ketiga pula yang menjadi Pasal 22 huruf (C) dan (D) UUD 1945. Tetapi, penelusuran tidak berhenti pada keyakinan bahwa penyebab DPD dengan fungsi dan kewenangan lemah ini memang karena demikian adanya diatur dalam UUD 1945. Penelusuran dilanjutkan dengan hermeneutika, sebuah bentuk penafsiran mendalam yang tidak berhenti pada menafsirkan teks tetapi mencoba mengangkat kembali konteks-konteks apa yang mempengaruhi kelahiran teks. Dengan hermeneutika, penelusuran penyebab lemahnya fungsi dan kewenangan DPD berlanjut kepada menggali kepada konteks politik (berhubungan dengan kepentingan politik) apa saja yang mempengaruhi kelahiran teks-teks dalam UUD 1945 yang otomatis terkait juga kepada kelahiran DPD. Dari hasil berhemeneutika, yakni mengaitkan antara teks perundangan dengan konteks politik yang mempengaruhinya, didapati fakta bahwa DPD lahir bukan karena kesadaran akan kebutuhan sistem bikameralisme melainkan lahir karena ada tawar-menawar politik diantara partai politik besar ketika amandemen ketiga.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 320 Political science > 321 Systems of governments & states > Democracy
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mrs Ratnasasi Wijayanti
Date Deposited:	28 Sep 2015 02:17
Last Modified:	18 Aug 2016 05:52
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/3327

Actions (login required)

View Item