SANTOSO, FRANSISKA YUNIKA (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI UPTD PPA KOTA SEMARANG). Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 16.C1.0069-Fransiska Yunika Santoso-COVER_a.pdf Download (745kB) | Preview
	Text 16.C1.0069-Fransiska Yunika Santoso-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB)
	Text 16.C1.0069-Fransiska Yunika Santoso-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB)
	Text 16.C1.0069-Fransiska Yunika Santoso-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (657kB)
	Text 16.C1.0069-Fransiska Yunika Santoso-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
Preview	Text 16.C1.0069-Fransiska Yunika Santoso-DAPUS_a.pdf Download (574kB) | Preview
	Text 16.C1.0069-Fransiska Yunika Santoso-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat mengakibatkan timbulnya luka, trauma, depresi, serta ketakutan. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan hak-hak perempuan, serta kewajiban pemerintah terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh UPTD PPA Kota Semarang, dan 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di UPTD PPA Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara penulis dengan ibu Ninik Jumoenita sebagaipendamping korban UPTD PPA Kota Semarang, dan Iis Amalia, M. Psi., Psikolog sebagai Psikolog UPTD PPA Kota Semarang. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Semarang kepada H sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindunganhukum represif. Perlindungan hukum represif yang diberikan untuk korban berupa layanan kesehatan, yaitu H sebagai korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa luka atau derita apa saja yang dialami oleh tubuh korban, setelah korban dicek atau diperiksa kemudian tenaga medis akan memberikan pengobatan dan perawatan terhadap korban sampai korban benar-benar sembuh dan pulih, selain itu dari hasil rekaman medis atau visum korban dapat dijadikan sebagai bukti yang diperlukan persidangan perceraian. UPTD PPA Kota Semarang juga memberikan perlindungan hukum lain bersifat represif yang berupa konseling, konseling dengan tujuan menguatkan dan/atau rasa aman bagi korban sesuai yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga. Konseling dari UPTD PPA Kota Semarang untuk korban H tidak hanya sampai kasus H selesai, tetapi setelah kasus H selesai UPTD PPA Kota Semarang masih memberikan H konseling, karena H yang datang dan meminta konseling ke UPTD PPA Kota Semarang. Untuk faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban menurut UPTD PPA Kota Semarang ada 2 faktor, yaitu faktor suami dan faktor hukum.

Actions (login required)

View Item