TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

BATISTA, GABRIEL TITO (2023) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KESALAHAN DIAGNOSIS OLEH DOKTER PADA PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 18.C1.0065-GABRIEL TITO BATISTA-COVER_a.pdf Download (586kB) | Preview
	Text 18.C1.0065-GABRIEL TITO BATISTA-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB)
	Text 18.C1.0065-GABRIEL TITO BATISTA-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (407kB)
	Text 18.C1.0065-GABRIEL TITO BATISTA-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text 18.C1.0065-GABRIEL TITO BATISTA-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
Preview	Text 18.C1.0065-GABRIEL TITO BATISTA-DAPUS_a.pdf Download (269kB) | Preview
	Text 18.C1.0065-GABRIEL TITO BATISTA-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)

Abstract

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga kesehatan perlu selalu dijaga. Kesehatan yang terganggu dapat menghambat aktivitas dan mengurangi produktivitas. Dengan begitu, apabila kesehatan terganggu maka diperlukan penanganan oleh dokter. Dokter memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis sebagai bagian dalam pelayanan kesehatan salah satunya adalah diagnosa. Diagnosa yang dilakukan dokter menjadi bagian dari rangkaian medis untuk menemukan penyakit yang diderita pasien sehingga dapat ditentukan tindakan medis yang tepat. Kesalahan dalam melakukan diagnosa dapat menyebabkan ketidaktepatan tindakan medis yang dapat mengakibatkan kerugian pada pasien, sehingga pasien yang menerima pelayanan kesehatan dari dokter harus dilindungi. Oleh karena itu penulis membuat skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum Atas Kesalahan Diagnosis Oleh Dokter Pada Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan” dengan perumusan masalah: (1) Bagaimana ketentuan hukum tentang diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan? (2) Bagaimana tanggungjawab hukum dokter jika terjadi kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: yuridis normatif, dengan cara penelitian menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan penelitian yang menghasilkan data desktiptif analitis untuk menggambarkan secara rinci bagaimana ketentuan hukum tentang diagnosis dan tanggungjawab hukum dokter jika terjadi kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan, dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum tentang diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan diatur mulai dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sampai peraturan kebijaksanaan yang diatur dalam bentuk ketentuan teknis diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Panduan Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pertanggungjawaban dokter jika melakukan kesalahan diagnosa didasarkan pada ketentuan hukum yang dirumuskan dalam KUHPidana, KUHPerdata, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan kesalahan diagnosis yaitu pertanggungjawaban pidana dengan sanksi denda, pidana kurungan dan/atau pidana penjara; pertanggungjawaban perdata dengan sanksi ganti kerugian; dan pertanggungjawaban administrasi dengan peringatan lisan, peringatan tertulis atau pencabutan STR dan/atau SIP.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	31 May 2023 02:23
Last Modified:	06 Nov 2024 04:04
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/31830

Actions (login required)

View Item