PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN (PENAMBANGAN EMAS) DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Gunaiwain, Hendry (2023) PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT TANPA IZIN (PENAMBANGAN EMAS) DI KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

[img]
Preview
Text
18.C1.0045-Hendry Gunaiwain-COVER_a.pdf

Download (945kB) | Preview
[img]
Preview
Text
18.C1.0045-Hendry Gunaiwain-BAB I_a.pdf

Download (548kB) | Preview
[img] Text
18.C1.0045-Hendry Gunaiwain-BAB II_a.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
18.C1.0045-Hendry Gunaiwain-BAB III_a.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
18.C1.0045-Hendry Gunaiwain-BAB IV_a.pdf

Download (332kB) | Preview
[img]
Preview
Text
18.C1.0045-Hendry Gunaiwain-DAPUS_a.pdf

Download (425kB) | Preview
[img]
Preview
Text
18.C1.0045-Hendry Gunaiwain-LAMP_a.pdf

Download (532kB) | Preview

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pertambangan emas illegal secara pidana dan pencemaran lingkungan hidup bagi penambang emas, dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat dengan adanya pertambangan emas ilegal di Dusun Danau Buntar, Kecamatan Air Upas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, dan objek penelitiannya adalah pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan rakyat tanpa izin (pertambangan emas) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Serta metode perolehan datanya dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Pertanggungjawaban hukum pidana lingkungan hidup dalam kasus pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan rakyat tanpa izin (pertambangan emas) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain itu juga mengikuti ketentuan mengenai metode kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pertambangan emas illegal sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktifitas pertambangan emas illegal dalam daerah penelitian dinilai masih kurang diperhatikan. Akibatnya dari sejak dahulu sampai sekarang pertambangan emas illegal ini terus bertambah banyak di setiap lokasi yang berbeda. Maka hendaknya Pemerintah Daerah secara Bersama-sama dengan Pemerintah Pusat untuk menjatuhkan sanksi/teguran keras sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pemilik pertambangan emas illegal yang masih tetap beroperasi hingga detik ini.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited: 31 May 2023 02:20
Last Modified: 31 May 2023 02:20
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/31828

Actions (login required)

View Item View Item