HIRLATHATSI, RHAVERINO (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN YANG MENJADI PERANTARA TRANSAKSI PENGEDARAN NARKOTIKA. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 16.C1.0073-RHAVERINO HIRLATHATSI-COVER_a.pdf Download (883kB) | Preview
	Text 16.C1.0073-RHAVERINO HIRLATHATSI-BAB I_a.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB)
	Text 16.C1.0073-RHAVERINO HIRLATHATSI-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB)
	Text 16.C1.0073-RHAVERINO HIRLATHATSI-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)
	Text 16.C1.0073-RHAVERINO HIRLATHATSI-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)
Preview	Text 16.C1.0073-RHAVERINO HIRLATHATSI-DAPUS_a.pdf Download (135kB) | Preview
	Text 16.C1.0073-RHAVERINO HIRLATHATSI-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB)

Abstract

Penulisan hukum dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Warga Binaan Yang Menjadi Perantara Transaksi Pengedaran Narkotika” yang bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap warga binaan yang menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika dan faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas bisa menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis penegakan hukum terhadap warga binaan yang menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika. Deskripsi dilakukan untuk mengetahui realita dalam praktek dimana akan dianalisis dengan menggunakan bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Perkenaan dengan pengaturan sanksi terkait transaksi narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu pelaku dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah sesuai dengan ketentuan pasal 114 Undang-undang Narkotika. Selanjutnya, diteruskan kepada pihak berwenang sesuia dalam ketentuan Pasal 17 Permen Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas bisa menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika antara lain kurangnya SDM Petugas Lapas khususnya perugas pengawasan, kapasitas yang berlebihan menjadikan kesulitan bagi petugas untuk menempatkan narapidana di dalam sel. Kesimpulan yang diperoleh adalah Penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan transaksi narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, yakni perkenaan dengan pengaturan sanksi terkait transaksi narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu pelaku dapat dikenakan sanksi berupa ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah , Faktor-faktor yang menyebabkan warga binaan yang sedang menjalani hukuman di Lapas bisa menjadi perantara transaksi pengedaran narkotika, yakni Sumber Daya Masyarakat petugas Lapas khususnya perugas pengawasan, kapasitas yang berlebihan menjadikan kesulitan bagi petugas untuk menempatkan narapidana di dalam sel.

Actions (login required)

View Item