PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM TIKET BUS PADA PT.NUSANTARA TRANSINDO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SETIAWAN, JOHAN (2010) PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU DALAM TIKET BUS PADA PT.NUSANTARA TRANSINDO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Other thesis, Prodi Ilmu hukum Unika Soegijapranata.

Preview	Text (COVER) 06.20.0008 Johan Setiawan COVER.pdf Download (81kB) | Preview
	Text (BAB I) 06.20.0008 Johan Setiawan BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (55kB)
	Text (BAB II) 06.20.0008 Johan Setiawan BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB)
	Text (BAB III) 06.20.0008 Johan Setiawan BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)
	Text (BAB IV) 06.20.0008 Johan Setiawan BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (39kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 06.20.0008 Johan Setiawan DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (33kB) | Preview

Abstract

Perkembangan perekonomian ternyata telah menghasilkan berbagai jenis varian barang dan jasa yang diperdagangkan. Kondisi semacam ini di satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbuka lebar bagi konsumen untk memilih aneka jenis kualitas barang dan/jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun, situasi semacam ini apabila dipandang dari kacamata lain maka hal ini akan membuat kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen akan berada pada posisi lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan ini seringkali diterjemahkan ke dalam suatu perjanjian standar yang di dalamnya terdapat klausul-klausul baku. Dengan penerapan klausula baku seringkali dikatakan bahwa pelaku usaha dapat meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya karena pelaku usaha memanfaatkan posisi konsumen yang tidak dimungkinkan untuk hadir pada saat pembuatan perjanjian standar atau klausula baku. Sehingga dalam hal ini konsumen hanya memiliki pilihan “Take it or Leave it”. Oleh karena itu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengakomodir mengenai hal pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18. Salah satu bentuk jasa yang selalu menjadi hal yang sangat dekat dengan masyarakat adalah jasa transportasi secara khusus adalah transportasi bus. Ketika seseorang membeli tiket bus maka di dalam substansi tiket bus tersebut terdapat klausula baku. Seringkali klausula baku tiket bus mengalami masalah yang cukup besar karena poin-poin klausula baku yang ada tidak sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan di dalam Pasal 18 UUPK. Oleh karena itu untuk meneliti mengenai kesesuaian klausula baku tiket bus yang ada dengan UUPK, penulis memilih objek penelitian di PT.Nusantara Transindo Semarang. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang akan diangkat oleh penulis di dalam skripsi ini adalah bagaimana penggunaan klausula baku dalam tiket bus pada PT.Nusantara Transindo ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen dan bagaimana tanggung jawab PT.Nusantara Transindo Semarang terhadap konsumen yang dirugikan dikaitkan dengan penerapan klausula baku dalam tiket bus. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menyimpulkan bahwa dalam kenyataannya, PT.Nusantara Transindo selaku pelaku usaha bus belum menerapkan ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen terutama dalam hal pembatasan dan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Dasar tanggung jawab PT.Nusantara Transindo Semarang terhadap konsumen yang dirugikan sebagai akibat dari penggunaan klausula baku adalah tanggung jawab kontraktual yaitu tanggung jawab ini didasarkan atas kewajiban pelaku usaha untuk melindungi konsumen jika di antara mereka telah terjalin hubungan kontraktual atau hubungan yang didasari atas perjanjian. Perjanjian tersebut adalah perjanjian standar yang dalam hal ini adalah tiket bus. Tetapi penerapan klausula baku tiket bus PT.Nusantara Transindo Semarang tidak bersifat kaku karena meskipun PT.Nusantara Transindo Semarang telah membatasi tanggung jawab melalui klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen tetapi PT.Nusantara Transindo Semarang masih membuka ruang bagi konsumen untuk mengajukan klaim ganti kerugian dan apabila kerugian tersebut adalah murni kesalahan dari pelaku usaha maka PT.Nusantara Transindo bersedia memberikan ganti rugi berdasarkan kesepakatan bersama antara pelaku usaha dengan konsumen.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Consumer law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	Mrs Ratnasasi Wijayanti
Date Deposited:	18 Sep 2015 12:46
Last Modified:	18 Aug 2016 05:20
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/3167

Actions (login required)

View Item