WIBOWO, LATO KARTIKO (2022) TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) (STUDI KASUS KEMATIAN ODGJ ANSELMUS WARA DI KABUPATEN ENDE). Masters thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
19.C2.0005-Lato Kartiko Wibowo-COVER_a.pdf Restricted to Registered users only Download (578kB) |
|
|
Text
19.C2.0005-Lato Kartiko Wibowo-BAB I_a.pdf Download (371kB) | Preview |
|
|
Text
19.C2.0005-Lato Kartiko Wibowo-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) |
|
|
Text
19.C2.0005-Lato Kartiko Wibowo-BAB III_a.pdf Restricted to Registered users only Download (760kB) |
|
|
Text
19.C2.0005-Lato Kartiko Wibowo-BAB IV_a.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) |
|
|
Text
19.C2.0005-Lato Kartiko Wibowo-DAPUS_a.pdf Download (214kB) | Preview |
|
|
Text
19.C2.0005-Lato Kartiko Wibowo-LAMP_a.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) |
Abstract
Penelitian Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi ODGJ (Studi Kasus Kematian Anselmus Wara) di Kabupaten Ende ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dalam kasus kematian Anselmus Wara seorang ODGJ di Kabupaten Ende. Pelayanan Kesehatan Jiwa masih mengalami ketimpangan dibandingkan pelayanan kesehatan fisik dan fenomena pasung masih sering terjadi, pada kasus kematian Anselmus Wara yang terjadi tidak lama setelah pemasungan menjadikannya berbeda. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu membandingkan realita sosial kasus pemasungan ODGJ dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 86 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa sebagai perwujudan tanggung jawab negara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap narasumber dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintah Daerah selaku pelaksana pemerintahan belum mengetahui berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa sehingga pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang-undangan belum terlaksana dengan baik. Pemerintah daerah belum memenuhi hak hukum dan hak atas kesehatan khususnya bagi ODGJ yang terlibat dengan peristiwa pidana. Belum terpenuhinya hak hukum ODGJ terbukti dengan dihentikannya kasus pembunuhan oleh kepolisan dan mengembalikan Anselmus Wara yang menjadi dasar terjadinya pemasungan. Belum terpenuhinya hak atas kesehatan nampak saat Anselmus Wara mengalami kekambuhan pasca rehabilitasi, pemerintah daerah tidak mempunya ruang perawatan di rumah sakit dan belum mempunyai rumah penampungan ODGJ hingga berakhir dengan kematian Anselmus Wara akibat pemasungan. Kematian Anselmus Wara tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan kepolisian karena visum yang dilakukan menyatakan kematian wajar, sehingga tidak dilakukan proses penegakan hukum berupa penyidikan. Kesimpulan Penelitian ini adalah negara telah memiliki peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kesehatan jiwa tetapi belum diketahui oleh pemerintah daerah. Implementasi tanggung jawab negara melindungi ODGJ dalam hal pemenuhan hak hukum dan hak atas kesehatan belum terlaksana dengan baik. Kata kunci: Kesehatan Jiwa, ODGJ, Pasung, Tanggung Jawab Negara, Hukum Pidana
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 610 Medicine and health |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | Ms Cristina Mayasari |
| Date Deposited: | 03 Feb 2023 08:03 |
| Last Modified: | 03 Feb 2023 08:03 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/30765 |
Actions (login required)
 |
View Item |
