PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BITCOIN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

NABABAN, NANDA GRETTA (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BITCOIN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 17.C1.0104-Nanda Gretta Nababan-COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0104-Nanda Gretta Nababan-BAB I_a.pdf Download (772kB) | Preview
	Text 17.C1.0104-Nanda Gretta Nababan-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (829kB)
Preview	Text 17.C1.0104-Nanda Gretta Nababan-BAB III_a.pdf Download (952kB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0104-Nanda Gretta Nababan-BAB IV_a.pdf Download (393kB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0104-Nanda Gretta Nababan-DAPUS_a.pdf Download (639kB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0104-Nanda Gretta Nababan-LAMP_a.pdf Download (507kB) | Preview

Abstract

Saat ini perkembangan komoditas yang disebut bitcoin ada karena kemajuan teknologi. Transaksi bitcoin semakin meningkat, hal tersebut menimbulkan risiko yang merugikan bagi konsumen. Salah satu risiko yang merugikan bagi konsumen yaitu mengenai perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan bitcoin, mekanisme transaksi perdagangan dan perlindungan hukum bagi konsumen bitcoin atau aset kripto ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data sekunder dengan menggunakan wawancara dan data primer dengan menganalisis peraturan perundang-undangan. Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan mengenai keberadaan bitcoin atau aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Mekanisme transaksi perdagangan kripto berpedoman pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Perlindungan hukum bagi konsumen bitcoin dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan represif dilaksanakan dengan berpedoman pada UUPK dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang sanksi yang terjadi saat sengketa antara konsumen dan pelaku usaha menggunakan jalur litigas dan non-litigasi seperti musyawarah, BAKTI atau BPSK

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	01 Dec 2022 08:28
Last Modified:	01 Dec 2022 08:28
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/30262

Actions (login required)

View Item