Baitullah, Evi Imammi (2022) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PERKOSAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus./2014/PT.Smg). Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 15.C1.0094-Evi Imammi Baitullah-COVER_a.pdf Download (639kB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0094-Evi Imammi Baitullah-BAB I_a.pdf Download (440kB) | Preview
	Text 15.C1.0094-Evi Imammi Baitullah-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB)
Preview	Text 15.C1.0094-Evi Imammi Baitullah-BAB III_a.pdf Download (622kB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0094-Evi Imammi Baitullah-BAB IV_a.pdf Download (292kB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0094-Evi Imammi Baitullah-DAPUS_a.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0094-Evi Imammi Baitullah-LAMP_a.pdf Download (405kB) | Preview

Abstract

Pemerkosaan adalah suatu kejahatan yang serius, terlebih jika korban merupakan anak di bawah umur, hal tersebut tentu akan memberi trauma berkepanjangan seumur hidupnya. Hukuman yang diberikan kepada Tersangkat tindak pidana perkosaan meski seberat apapun jika tidak membebankan tanggungjawab tersangka untuk menyembuhkan trauma si korban maka hukuman tersebut sampai kapanpun tidak akan adil bagi korban. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus yang disidangkan di Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2014/PT.Smg, dan untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan banding yang mengurangi masa tahanan menjadi delapan tahun kurang menyentuh rasa keadilan korban karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan masa depan anak yang menjadi korban. Pertimbangan Hakim hanya mendasarkan pada memori banding terdakwa yang merasa hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun yang diputus oleh Hakim di Pengadilan Negeri dirasakan terlalu berat dan tidak adil. Perlindungan hukum terhadap anak korban untuk mendapatkan restitusi dan hak-hak lain belum terpenuhi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban karena tidak adanya permintaan dari korban atau keluarga atau lembaga pendamping sehingga hakim tidak menjatuhkan hukuman dan tidak mencantumkannya dalam putusan pengadilan.

Actions (login required)

View Item