PELINDUNGAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG

HARTONO, VANIA INTAN CAHYA (2022) PELINDUNGAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG. Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 17.C1.0002-VANIA INTAN CAHYA HARTONO-COVER_a.pdf Download (541kB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0002-VANIA INTAN CAHYA HARTONO-BAB I_a.pdf Download (321kB) | Preview
	Text 17.C1.0002-VANIA INTAN CAHYA HARTONO-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
Preview	Text 17.C1.0002-VANIA INTAN CAHYA HARTONO-BAB III_a.pdf Download (432kB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0002-VANIA INTAN CAHYA HARTONO-BAB IV_a.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0002-VANIA INTAN CAHYA HARTONO-DAPUS_a.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0002-VANIA INTAN CAHYA HARTONO-LAMP_a.pdf Download (444kB) | Preview

Abstract

Pelayanan kesehatan merupakan hak yang wajib dipenuhi bagi narapidana. Pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang masih ditemukan beberapa kekurangan dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan. Oleh karena itu diperlukan pelindungan hukum bagi pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini, yaitu: bagaimana pelaksanaan hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan dan bagaimana pelindungan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatn Perempuan Kelas IIA Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling non-probabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian dinyatakan bahwa implementasi dalam pelaksanaan dan pelindungan hak pelayanan kesehatan narapidana perempuan diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi narapidana masih belum optimal. Adanya hambatan yang dialami seperti kekurangan tenaga kesehatan dengan jumlah narapidana yang megalami over-kapasitas, dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Maka diperlukan pelindungan hukum preventif dan represif untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta melindungi narapidana dalam mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 346 Private Law > Law Protection
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	15 Jun 2022 05:56
Last Modified:	15 Jun 2022 05:56
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/28732

Actions (login required)

View Item