Golf, Eko Prayono (2022) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERISI ANCAMAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml). Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 15.C1.0078-Eko Prayono Golf-COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0078-Eko Prayono Golf-BAB I_a.pdf Download (454kB) | Preview
	Text 15.C1.0078-Eko Prayono Golf-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
Preview	Text 15.C1.0078-Eko Prayono Golf-BAB III_a.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0078-Eko Prayono Golf-BAB IV_a.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0078-Eko Prayono Golf-DAPUS_a.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0078-Eko Prayono Golf-LAMP_a.pdf Download (388kB) | Preview

Abstract

Penelitian yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengiriman Informasi Elektronik yang berisi Ancaman Kekerasan, ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, putusan serta hambatan-hambatan yang ditemukan dalam memeriksa dan memutus kasus pada Pasal 45B dengan Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Pml. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif di mana sumber data diperoleh Penulis melalui wawancara terhadap narasumber yaitu Hakim. Pada saat penelitian terdapat perbuatan pidana yaitu pada Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak Mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan. yang perbuatan tersebut melanggar ketentuan Undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan. terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan non-yuridis yaitu pendidikan, sosial ekonomi, dan psikologi terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, hakim tidak menghadapi hambatan dari faktor internal maupun eksternal pengadilan dalam proses pemeriksaan sampai kepada putusan. Adapun saran yang diberikan kepada para penegak hukum yaitu tetap mempertahankan kinerja baiknya agar dalam proses kerjanya akan semakin baik kedepannya agar Tindakan dalam hal ini tindak pidana pada Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, Setiap Orang dengan sengaja tanpa hak Mengirim Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan, semakin berkurang dan kasus terkait dengan penelitian penulis, dan dapat diatasi sesuai undang-undang yang berlaku.

Actions (login required)

View Item