TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM MENGELOLA MODAL MILIK KLIEN (Studi Kasus Klien PT Jouska Financial Indonesia)

YULIANTO, VANESSA CHRISTI (2022) TANGGUNG JAWAB HUKUM PROFESI PERENCANA KEUANGAN DALAM MENGELOLA MODAL MILIK KLIEN (Studi Kasus Klien PT Jouska Financial Indonesia). Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 17.C1.0015-VANESSA CHRISTI YULIANTO_COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0015-VANESSA CHRISTI YULIANTO_BAB I_a.pdf Download (318kB) | Preview
	Text 17.C1.0015-VANESSA CHRISTI YULIANTO_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB)
Preview	Text 17.C1.0015-VANESSA CHRISTI YULIANTO_BAB III_a.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0015-VANESSA CHRISTI YULIANTO_BAB IV_a.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0015-VANESSA CHRISTI YULIANTO_DAPUS_a.pdf Download (307kB) | Preview
Preview	Text 17.C1.0015-VANESSA CHRISTI YULIANTO_LAMP_a.pdf Download (567kB) | Preview

Abstract

Profesi perencana keuangan merupakan sebuah profesi di bidang keuangan yang baru dikenal di Indonesia. Pada 2020 lalu terjadi sebuah kasus oleh PT Jouska Financial Indonesia (Jouska) yang merugikan para kliennya. Jouska tidak memiliki kompetensi dan izin resmi untuk melakukan usaha jasa sebagai perencana keuangan, manajer investasi, dan penasihat keuangan, baik dari OJK, Kemenkeu, bahkan organisasi profesi seperti Financial Planning Standards Board Indonesia dan International Association of Registered Financial Consultants. Namun, hingga tahun 2022, kasus ini masih berjalan dan belum mendapat kepastian hukum karena tidak adanya payung hukum yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen profesi perencana keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian yuridis normatif dengan analisis yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belum ada peraturan yang memberikan kepastian hukum mengenai profesi perencana keuangan, tetapi terdapat beberapa peraturan yang bersinggungan dengan profesi ini yang dapat dianalogikan, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan-peraturan OJK.. Meskipun upaya hukum telah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, akan tetapi upaya hukum menjadi kurang maksimal karena tidak adanya peraturan yang dapat digunakan untuk kasus ini. Selain itu, terdapat beberapa upaya alternatif penyelesaian perkara yang belum dilakukan oleh para korban.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law
Divisions:	Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User:	mr AM. Pudja Adjie Sudoso
Date Deposited:	14 Mar 2022 08:55
Last Modified:	14 Mar 2022 08:55
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/27995

Actions (login required)

View Item