Rahayu, Sri (2021) PROBLEMA ETIKA DAN HUKUM PEMBATASAN PELAYANAN KEDOKTERAN GIGI PADA MASA PANDEMI KESEHATAN. Masters thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Preview	Text 18.C2.0056-Sri Rahayu-COVER_a.pdf Download (902kB) | Preview
Preview	Text 18.C2.0056-Sri Rahayu-BAB I_a.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 18.C2.0056-Sri Rahayu-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (866kB)
Preview	Text 18.C2.0056-Sri Rahayu-BAB III_a.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 18.C2.0056-Sri Rahayu-BAB IV_a.pdf Download (604kB) | Preview
Preview	Text 18.C2.0056-Sri Rahayu-DAPUS_a.pdf Download (626kB) | Preview
Preview	Text 18.C2.0056-Sri Rahayu-LAMP_a.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pandemi Covid 19 telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 Indonesia dinyatakan dalam situasi pandemi kesehatan Covid 19. Penyebaran Covid 19 yang terus meluas mendorong PB PDGI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 2776/PB PDGI/III-3/2020 tentang Pedoman Pelayanan Kedokteran Gigi Pada Masa Pandemi Covid 19, yang mengatur adanya pembatasan dalam pelayanan kedokteran gigi untuk tindakan elektif. Penelitian pelaksanaan pelayanan kedokteran gigi di masa pandemi dilakukan dengan metode pendekatan socio-legal research, pengumpulan data primer dengan kuesioner terhadap pasien dan dokter gigi di puskesmas, klinik, rumah sakit, dan praktek perorangan, yang masih berpraktek selama masa pandemi, data dianalisis dengan metode chi square dan metode analisa kualitatif. Wawancara dengan manajemen fasilitas kesehatan dan organisasi profesi untuk mengetahui kondisi sosiologi yang mempengaruhi. Panduan Pencegahan dan Upaya Pengendalian Covid 19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan pada Juli 2020, mengatur bahwa upaya pelayanan kesehatan dasar, diberikan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan, manfaat, risiko dan upaya pengendalian Covid 19, dengan langkah mengurangi tatap muka dan mengembangkan teledentistry. Pada semua jenis fasilitas kesehatan, dokter gigi tetap memberikan pelayanan kegawatdaruratan, terdapat perbedaan dalam pelayanan tindakan elektif, yang menimbulkan problema etika dan hukum. Pembatasan pelayanan mengurangi hak pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kedokteran, tidak sesuai dengan Undang Undang Dasar NRI 1945 yang menjamin hak warga negara atas pelayanan kesehatan dan UU lain mengatur hal yang sama. Pelayanan kedokteran gigi di masa pandemi dipengaruhi nilai etika keutamaan dan kepentingan individu dokter gigi, lingkungan masyarakat, ketersediaan sumber daya sarana kesehatan, dukungan pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan dan organisasi profesi dokter gigi. Pengaturan pelayanan kesehatan di masa pandemi kesehatan hendaknya tidak mengurangi hak warga negara. Perlu kerjasama antar lembaga negara, pemerintah daerah maupun organisasi profesi agar pengaturan yang disusun bisa menjawab permasalahan yang terjadi.

Actions (login required)

View Item