ERLINDA, ARDELIA DEVINA (2021) FORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN INGGRIS (SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH REYNHARD SINAGA DI MANCHESTER CROWN COURT, INGGRIS). Other thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.
|
Text
17.C1.0118-ARDELIA DEVINA ERLINDA-COVER_a.pdf Download (706kB) | Preview |
|
|
Text
17.C1.0118-ARDELIA DEVINA ERLINDA-BAB I_a.pdf Download (249kB) | Preview |
|
Text
17.C1.0118-ARDELIA DEVINA ERLINDA-BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) |
||
|
Text
17.C1.0118-ARDELIA DEVINA ERLINDA-BAB III_a.pdf Download (547kB) | Preview |
|
|
Text
17.C1.0118-ARDELIA DEVINA ERLINDA-BAB IV_a.pdf Download (216kB) | Preview |
|
|
Text
17.C1.0118-ARDELIA DEVINA ERLINDA-DAPUS_a.pdf Download (304kB) | Preview |
|
|
Text
17.C1.0118-ARDELIA DEVINA ERLINDA-LAMP_a.pdf Download (747kB) | Preview |
Abstract
Skripsi dengan judul “Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Inggris (Sebuah Kajian Perbandingan Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Oleh Reynhard Sinaga di Manchester Crown Court, Inggris)” ini bertujuan: (1) untuk mengetahui pengaturan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan terhadap tindak pidana perkosaan menurut Hukum Pidana Indonesia dan Sexual Offences Act 2003 United Kingdom; (2) untuk mengkaji pasal yang sekiranya digunakan dan pidana yang diterapkan oleh pengadilan apabila kasus perkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga dituntut menurut Hukum Indonesia; dan (3) untuk mengetahui dan merekomendasikan konsep pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Sexual Offences Act 2003 United Kingdom yang dapat diformulasikan dalam kebijakan hukum pidana Indonesia pada masa yang akan datang (ius constituendum). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Data ini dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan perhitungan matematis. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam KUHP Indonesia belum selengkap Sexual Offences Act 2003 United Kingdom. Jenis tindak pidana perkosaan dalam Sexual Offences Act 2003 United Kingdom lebih lengkap dan pemidanaannya pun lebih berat. Menurut hukum di Inggris, tindak pidana yang dilakukan Reynhard Sinaga dapat dijerat dengan pasal perkosaan, namun jika dituntut menurut hukum di Indonesia perbuatan tersebut tidak dapat dijerat menggunakan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan karena perbuatan yang dilakukan Reynhard Sinaga tidak memenuhi unsur-unsur di dalam pasal tersebut. Kesimpulan skripsi ini adalah pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan yang berlaku di Indonesia saat ini tidak lengkap dan perlu diperbaharui. Pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam kebijakan hukum pidana pada masa yang akan datang haruslah bisa menghukum semua pelaku tindak pidana perkosaan dengan hukuman yang semestinya.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law |
Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
Depositing User: | mr AM. Pudja Adjie Sudoso |
Date Deposited: | 15 Nov 2021 05:00 |
Last Modified: | 15 Nov 2021 05:00 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/27346 |
Actions (login required)
View Item |