PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

DEWABRATA, MICHAEL CHRISTIAN (2020) PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG). Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

[img]
Preview
Text (COVER)
16.C1.0006 Michael Christian - COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
16.C1.0006 Michael Christian - BAB I.pdf

Download (478kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
16.C1.0006 Michael Christian - BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (523kB)
[img]
Preview
Text (BAB III)
16.C1.0006 Michael Christian - BAB III.pdf

Download (443kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB IV)
16.C1.0006 Michael Christian - BAB IV.pdf

Download (228kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
16.C1.0006 Michael Christian - DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (230kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
16.C1.0006 Michael Christian - LAMPIRAN.pdf

Download (716kB) | Preview

Abstract

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang)” ini bertujuan: (1) untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang sebagai eksekutor; dan (2) untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Jaksa dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Data ini dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. Sumber data yang diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai tindak pidana narkotika, diperoleh barang bukti yang memenuhi unsur perbuatan tersebut. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa barang bukti hasil tindak pidana narkotika wajib dirampas dan dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab serta dapat membahayakan orang lain dan masyarakat. Kejaksaan Negeri sebagai eksekutor melakukan kegiatan pemusnahan setelah mendapatkan putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Pelaksanaan pemusnahan wajib dilakukan dalam jangka waktu 7 hari setelah mendapatkan putusan dari pengadilan dan mendapatkan surat perintah dari kejaksaan sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, dalam proses pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri juga terdapat faktor yang menghambat jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu faktor internal dan eksternal. Kesimpulan skripsi ini adalah dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti khususnya narkotika yang dilakukan kejaksaan harus dimusnahkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, surat perintah Kejaksaan dan harus sesuai aturan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 26 May 2021 02:32
Last Modified: 26 May 2021 02:32
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/25205

Actions (login required)

View Item View Item