Wibowo, Antoro Pujo (2020) ANALISIS HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI IKAN DI PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI UNCLOS 1982. Other thesis, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
15.C1.0024_COVER.pdf Download (639kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
15.C1.0024_BAB 1.pdf Download (434kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2)
15.C1.0024_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (776kB) |
|
|
Text (BAB 3)
15.C1.0024_BAB 3.pdf Download (511kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 4)
15.C1.0024_BAB 4.pdf Download (378kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
15.C1.0024_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (322kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
15.C1.0024_LAMPIRAN.pdf Download (251kB) | Preview |
Abstract
lllegal Fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi. Bentuk praktik illegal fishing di perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin. Sehubungan dengan pencegahan illegal fishing setiap negara mempunyai tugas pemberantasan illegal fishing, tiap negara itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani masalah ini, satunya Indonesia, pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan menenggelamkan kapal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran pemerintah terkait kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia ? dan Bagaimana keterkaitan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan terhadap ekosistem laut di wilayah perairan Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982 ? Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan-peraturan nasional dan internasional yang terkait dengan perikanan internasional, tindak pidana perikanan dan upaya penegakan hukumnya hasil penelitian dapat diketahui bahwa kriteria illegal fishing diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Upaya penegakan hukum terkait penanggulangan illegal fishing di wilayah perairan suatu negara merupakan hak dari negara tersebut yang berdaulat, selagi masih sesuai dengan UNCLOS 1982 yaitu tidak berupa hukuman kurungan/hukuman badan.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | ms F. Dewi Retnowati |
| Date Deposited: | 05 May 2021 04:41 |
| Last Modified: | 05 May 2021 04:41 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/24721 |
Actions (login required)
 |
View Item |
