SARASWATI, RIKA and HADIYONO, VENATIUS and KUSNIATI, YUNI and Maharani, Yuvita Kusuma and Priyono, Eunikhe Karina and Nababan, Nanda Gretta PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PERKARA NO.POL: BP/01/I/2020/RESKRIM DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI). Project Report. Fakultas Hukum dan Komunikasi. (Unpublished)
Text (Dokumen)
ST dan Laporan.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (Peer Review)
nilai reviewer III.c_(4).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (TURNITIN)
report Turnitin_III.C (4) Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi keingintahuan peneliti terhadap praktik pengadilan setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH). Melalui Perma ini maka Hakim yang mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum (baik sebagai pelaku, korban, saksi atau pihak) diharapkan menerapkan pasal-pasal yang ada di dalam Perma tersebut, mengingat sifat Perma yang mengikat para Hakim. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana Hakim melaksanakan Perma ini melalui sebuah studi kasus terhadap perkara No.Pol: BP/01/I/2020/Reskrim di Pengadilan Negeri Purwodadi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara melakukan pemantauan terhadap jalannya persidangan secara online dan wawancara terhadap penasehat hukum terdakwa dari LRC KJHAM. PEngambilan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan berupa berkas pemeriksaan perkara, Perma dan bahan hukum yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Hakim masih menyampaikan pernyataan yang cenderung menyalahkan terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung, Hakim cenderung mengintimidasi terdakwa sebagai pelaku melalui frase-frase yang tidak tepat padahal perkara masih dalam proses persidangan dan belum diputus dan Hakim telah menggunakan kewenangannya untuk menegur pertanyaan atau pernyataan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum yang dianggap tidak relevan dengan kasus atau pasal-pasal yang didakwakan.
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law 300 Social Sciences > Women |
Divisions: | Faculty of Law and Communication |
Depositing User: | ms Rika Saraswati |
Date Deposited: | 14 Oct 2020 11:39 |
Last Modified: | 25 Feb 2023 15:23 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/22033 |
Actions (login required)
View Item |