Wijayanti, Rima Fatih (2020) PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BBPOM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK PALSU DI KOTA SEMARANG. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 15.C1.0105 Rima Fatih W_COVER.pdf Download (428kB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0105 Rima Fatih W_BAB 1.pdf Download (142kB) | Preview
	Text 15.C1.0105 Rima Fatih W_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
Preview	Text 15.C1.0105 Rima Fatih W_BAB 3.pdf Download (300kB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0105 Rima Fatih W_BAB 4.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0105 Rima Fatih W_DAPUS.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text 15.C1.0105 Rima Fatih W_LAMPIRAN.pdf Download (206kB) | Preview

Abstract

Perkembangan kosmetik sekarang ini meningkat, seperti perkembangan merek, penggunaan, serta bahan yang untuk dibuat sebagai kosmetik. Penggunaan kosmetik yang semakin banyak peminatnya ini, dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dan modal sedikit-sedikitnya, hal tersebut yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran hukum, seperti membuat kosmetik palsu, dimana didalam kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya, tanpa ijin edar dan tentunya ilegal. Oleh karena itu penulis membuat skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Oleh BBPOM Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik di Kota Semarang” ini bertujuan : (1) untuk mengetahui peraturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu, (2) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu di Kota Semarang, (3) untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologi, dengan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif- analisis yaitu untuk mengambarkan secara rinci bagaimana perlindungan hukum oleh BBPOM terhadap konsumen kosmetik palsu, dengan menggunakan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peraturan untuk melindungi konsumen pengguna kosmetik palsu diatur didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, Peraturan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang kosmetik. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik palsu itu dilakukan oleh BBPOM dengan menggunakan 2 cara yaitu peventif dan kuratif, dimana BBPOM sudah melaksanakan peraturan tetapi kurang maksimal dalam pengawasan, Hambatan- hambatan dalam melakukan perlindungan hukum ada 2 yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Adapun saran yang diberikan bagi BBPOM penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki agar leih aktif untuk melindungi konsumen.

Actions (login required)

View Item