Ikhsan, Muhammad (2019) PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN BAGI KONSUMEN. Masters thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text 17.C2.0046 MUHAMMAD IKHSAN-COVER_a.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 17.C2.0046 MUHAMMAD IKHSAN_BAB I_a.pdf Download (833kB) | Preview
	Text 17.C2.0046 MUHAMMAD IKHSAN_BAB II_a.pdf Restricted to Registered users only Download (804kB)
Preview	Text 17.C2.0046 MUHAMMAD IKHSAN_BAB III_a.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 17.C2.0046 MUHAMMAD IKHSAN_BAB IV_a.pdf Download (613kB) | Preview
Preview	Text 17.C2.0046 MUHAMMAD IKHSAN_DAPUS_a.pdf Download (694kB) | Preview
Preview	Text 17.C2.0046 MUHAMMAD IKHSAN_LAMPIRAN_a.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Obat merupakan produk yang penting bagi kesehatan karena mampu mempengaruhi derajat kesehatan bagi seseorang yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap peredaran obat yang digunakan dalam upaya memastikan obat yang dikonsumsi merupakan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hak kesehatan bagi konsumen obat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran pengaturan peredaran obat, pelaksanaan pengawasan peredaran obat dan hak perlindungan hak kesehatan bagi konsumen dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan obat dan perlindungan hak kesehatan bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Sampel yang diambil berdasarkan non random sampling dengan cara purposif sampling. Metode penyajian data dalam bentuk narasi, gambar dan tabel dengan analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan pengawasan peredaran obat sudah memadai baik secara umum, khusus dan bentuk pengaturan pengawasan. Pengawasan terhadap peredaran obat dalam memenuhi perlindungan hak konsumen belum dilaksanakan secara optimal. Meskipun pengawasan peredaran obat sudah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang meliputi jenis pengaturan peredaran obat secara umum maupun secara khusus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor yuridis, faktor sosial dan faktor teknis. Faktor yuridis yang berpengaruh yaitu adanya ketentuan dari Menteri Kesehatan dan BPOM yang masih memperbolehkan puskesmas tidak memiliki apoteker sebagai penggungjawab utama di ruang farmasi. Kemudian faktor sosial yang mempengaruhi yaitu rendahnya pemahaman hak kesehatan dan pengecekan kondisi obat oleh konsumen obat serta TTK masih boleh menyerahkan obat secara langsung. Selanjutnya faktor teknis yaitu terbatasnya SDM pengawas di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan BB POM di Semarang serta kurangnya apoteker di fasilitas kefarmasian.

Actions (login required)

View Item