Carolina, Eunike Patricia (2019) AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI STATUS KEADAAN TIDAK HADIR TERHADAP PEWARISAN STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI TEGAL. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text (COVER) 15.C1.0022 EUNIKE PATRICIA CAROLINA (5.31)..pdf COVER.pdf Download (670kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 15.C1.0022 EUNIKE PATRICIA CAROLINA (5.31)..pdf BAB I.pdf Download (220kB) | Preview
	Text (BAB II) 15.C1.0022 EUNIKE PATRICIA CAROLINA (5.31)..pdf BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB)
Preview	Text (BAB III) 15.C1.0022 EUNIKE PATRICIA CAROLINA (5.31)..pdf BAB III.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 15.C1.0022 EUNIKE PATRICIA CAROLINA (5.31)..pdf BAB IV.pdf Download (114kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 15.C1.0022 EUNIKE PATRICIA CAROLINA (5.31)..pdf DAPUS.pdf Download (116kB) | Preview

Abstract

Keadaan tidak hadir di zaman modern ini merupakan hal yang mungkin terjadi. Keadaan tidak hadir tidak menghilangkan status personal seseorang sebagai subjek hukum, akan tetapi seseorang yang tidak hadir secara terus menerus akan menimbulkan akibat hukum. Hal ini karena tidak dapat dipastikan apakah ia telah meninggal atau masih hidup. Seseorang yang berada dalam keadaan tidak hadir, tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai subjek hukum sampai pada saat ia kembali. Oleh karena itu ketidakhadiran seseorang akan menimbulkan permasalahan hukum, yaitu pengurusan kepentingan pribadinya baik pengurusan harta kekayaan maupun keluarganya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses/prosedur penetapan status keadaan tidak hadir; akibat hukum dari penetapan pengadilan mengenai status keadaan tidak hadir terhadap pewarisan; dan prosedur pembagian warisan setelah penetapan keadaan tidak hadir. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan proses/prosedur dan akibat hukum penetapan pengadilan mengenai keadaan tidak hadir terhadap pewarisan. Peneliti akan memaparkan hasil penelitian ini secara deskriptif analitis dengan cara membandingkan penetapan keadaan tidak hadir di Pengadilan Negeri Tegal dengan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses/prosedur penetapan status keadaan tidak hadir pada Pengadilan Negeri Tegal dalam praktik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Perbedaanya hanya terletak pada pembayaran saksi. Seharusnya,biaya saksi oleh Pengadilan Negeri akan tetapi di dalam praktik biaya saksi ditanggung oleh Pemohon. Dengan adanya penetapan Pengadilan tentang keadaan tidak hadir seseorang, maka timbulah akibat hukum terhadap dirinya, keluarga, serta harta kekayaannya, yakni dalam bentuk pewarisan yang bersifat sementara terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir termasuk terhadap pengurusan dana pensiun apabila orang yang tidak hadir telah menginjak usia pensiun dan dana sosial. Dalam praktik, prosedur pembagian warisan setelah penetapan keadaan tidak hadir tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata, terutama batasan waktu dalam hal penjualan harta kekayaan yang ditinggal oleh orang yang tidak hadir. Kata Kunci: keadaan tidak hadir, penetapan pengadilan, pewarisan.

Actions (login required)

View Item