NAINGGOLAN, SHEILA ELISABETH (2019) TINDAKAN PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA ATAS KASUS KEJAHATAN GENOSIDA DITINJAU DARI CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE 1948. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
|
Text (COVER)
14.C1.0043 SHEILA ELISABETH NAINGGOLAN (7.31)..pdf COVER.pdf Download (669kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
14.C1.0043 SHEILA ELISABETH NAINGGOLAN (7.31)..pdf BAB I.pdf Download (356kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
14.C1.0043 SHEILA ELISABETH NAINGGOLAN (7.31)..pdf BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (472kB) |
|
|
Text (BAB III)
14.C1.0043 SHEILA ELISABETH NAINGGOLAN (7.31)..pdf BAB III.pdf Download (511kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
14.C1.0043 SHEILA ELISABETH NAINGGOLAN (7.31)..pdf BAB IV.pdf Download (202kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
14.C1.0043 SHEILA ELISABETH NAINGGOLAN (7.31)..pdf DAPUS.pdf Download (317kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
14.C1.0043 SHEILA ELISABETH NAINGGOLAN (7.31)..pdf LAMP.pdf Download (360kB) | Preview |
Abstract
Konflik yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya menyebabkan terjadinya pengungsian besar – besaran pada Agustus 2017 sebanyak 700.000 warga Rohingya meninggalkan Myanmar. Hal ini terjadi akibat pemerintah Myanmar melakukan serangan pembunuhan massal, kekerasan seksual dan pembakaran rumah – rumah penduduk terhadap warga Rohingya. Konflik ini juga dipicu bahwa pemerintah Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya termasuk dalam ras nasional yang terdapat dalam UU Kewarganegaraan Burma tahun 1982 dan menganggap sebagai Bengali atau imigran gelap yang berasal dari Bangladesh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara konvensi genosida mengatur peranan PBB dalam menangani kasus kejahatan genosida dan untuk mengetahui bentuk konkrit tindakan PBB atas kasus genosida dalam kasus Rohingya – Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pendekatannya yuridis sosiologis serta spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa peranan PBB dalam menangani kasus kejahatan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya diatur dalam Pasal 8 Konvensi Genosida dan bentuk konkrit tindakan PBB untuk membantu keselamatan dan keamanan para pengungsi Rohingya dilaksanakan dengan membentuk Joint Response Plan (JRP) Maret – Desember 2018. JRP bertujuan untuk memenuhi kebutuhan utama bagi para pengungsi seperti menyediakan makanan, tempat tinggal, air bersih, kesehatan, perlindungan, pendidikan, nutrisi dan layanan umum lainnya. Penulis memberikan saran agar tim misi pencari fakta PBB terus melakukan penyelidikan untuk menemukan tersangka yang patut diadili atas kejahatan genosida terhadap warga Rohingya dan pemerintah Myanmar juga menjamin kepulangan warga Rohingya ke Myanmar dengan selamat tanpa tekanan dari siapapun terlebih juga memberikan status kewarganegaraan kepada warga Rohingya yang tercantum dalam UU Kewarganegaraan Burma 1982. Kata Kunci: Tindakan PBB, Konvensi Genosida 1948, Rohingya – Myanmar.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Lucius Oentoeng |
| Date Deposited: | 22 Nov 2019 02:00 |
| Last Modified: | 22 Oct 2020 04:19 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/20295 |
Actions (login required)
 |
View Item |
