Soelistijo, Muhammad Diasya Fransji (2019) KOORDINASI IMIGRASI KELAS I TPI KOTA SEMARANG DAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGAWASAN ORANG ASING. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
|
Text (COVER)
18.C1.0094 M. DIASYA FRANSJI S. (7.94)..pdf COVER.pdf Download (658kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
18.C1.0094 M. DIASYA FRANSJI S. (7.94)..pdf BAB I.pdf Download (302kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
18.C1.0094 M. DIASYA FRANSJI S. (7.94)..pdf BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB) |
|
|
Text (BAB III)
18.C1.0094 M. DIASYA FRANSJI S. (7.94)..pdf BAB III.pdf Download (312kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
18.C1.0094 M. DIASYA FRANSJI S. (7.94)..pdf BAB IV.pdf Download (131kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
18.C1.0094 M. DIASYA FRANSJI S. (7.94)..pdf DAPUS.pdf Download (129kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
18.C1.0094 M. DIASYA FRANSJI S. (7.94)..pdf LAMP.pdf Download (732kB) | Preview |
Abstract
Kegiatan pengawasan, ditujukan kepada orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Adanya koordinasi antar pemerintah untuk melaksanakanya guna memaksimalkan kinerja pengawasan.Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing dilakukan olehImigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, “apa saja kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing”, “bagaimana bentuk koordinasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh kedua instansi tersbut dan “apa saja masalah yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing” Metode yang digunakan yaitu, penelitian kualitatif hukum serta metode inventarisasi hukum. Dengan metode tersebut peneliti mendapatkan hasil penelitian yang berkaitan dengan kewenangan dan koordinasi pengawasan orang asing yang dilaksanakan kedua instansi tersebut. Koordinasi pengawasan yang dilaksanakan oleh kedua instansi tersebut merupakan kewenangan lanjutan untuk melaksanakan tindakan hukum. Pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing melitbatkan Tim Pora untuk mendapatkan data dan informasi terhadap keberadaan orang asing. Dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan oleh kedua instansi tersebut, masih terdapat masalah yang menghambat kinerja pelaksanaan koordinasi tersebut yaitu terjadinya perbedaan data yang mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan tindakan hukum terhadap orang asing yang melanggar peraturan. Kata kunci: Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Kewenangan, Pengawasan, Koordinasi, Orang Asing.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 344 Labor, social, education & cultural law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Lucius Oentoeng |
| Date Deposited: | 22 Nov 2019 01:08 |
| Last Modified: | 17 Nov 2020 04:23 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/19924 |
Actions (login required)
 |
View Item |
