NURHAYATI, BERNADETA RESTI (2017) Disharmoni Pengaturan Anak Luar Kawin dalam Hukum Positif Indonesia. Other. Unika Soegijapranata Semarang, Semarang.
|
Text
MAKALAH SENKAS UAJY.pdf Download (295kB) | Preview |
Abstract
Hukum membedakan anak menjadi anak sah dan anak luar kawin. Anak sah memiliki status keperdataan secara penuh, namun tidak demikian halnya dengan anak luar kawin. Akibatnya status, kedudukan, serta hak merekapun berbeda. Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengatur tentang anak luar kawin, namun tidak secara tuntas, sehingga dalam praktek pencatatan sipil menggunakan KUHPerdata sebagai pedoman. Pada tahun 2006 diundangkan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk 2006), yang antara lain mengatur prosedur pengakuan anak dan pengesahan anak luar kawin. Pada tahun 2013 undang-undang tersebut diubah dengan menambah syarat hanya anak yang lahir dari perkawinan siri saja yang dapat diakui dan disahkan. Syarat ini menghilangkan hak anak luar kawin untuk diakui dan disahkan, yang pada akhirnya merugikan hak-hak mereka. Tulisan ini hendak mengkaji upaya yang dapat dilakukan agar terdapat keselarasan antara UUD1945 dengan UUP, UU Adminduk 2006 dan UU Adminduk 2013 sebagai peraturan pelaksanaan, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan telaah yangdilakukan, terdapat disharmoni antara UUD1945 dengan UUP, UU Adminduk 2006 dan UU Adminduk 2013. Oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi diantara hukum positif yang ada.
| Item Type: | Monograph (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > Marriage 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 13 Aug 2019 03:47 |
| Last Modified: | 13 Aug 2019 03:47 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/19779 |
Actions (login required)
 |
View Item |
