Sinaga, Teofilus Dicky Umbu Hula Partogian (2019) MENGHALANG-HALANGI PROSES PERADILAN (OBSTRUCTION OF JUSTICE) VERSUS HAK IMUNITAS ADVOKAT (STUDI KASUS NOMOR: 9/PID.SUS-TPK/2018/PN JKT.PST DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT). Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
|
Text (COVER)
15.C1.0097 TEOFILUS DICKY UMBU HULA PARTO (7.24)..pdf COVER.pdf Download (979kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
15.C1.0097 TEOFILUS DICKY UMBU HULA PARTO (7.24)..pdf BAB I.pdf Download (389kB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
15.C1.0097 TEOFILUS DICKY UMBU HULA PARTO (7.24)..pdf BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB) |
|
|
Text (BAB III)
15.C1.0097 TEOFILUS DICKY UMBU HULA PARTO (7.24)..pdf BAB III.pdf Download (817kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
15.C1.0097 TEOFILUS DICKY UMBU HULA PARTO (7.24)..pdf BAB IV.pdf Download (221kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
15.C1.0097 TEOFILUS DICKY UMBU HULA PARTO (7.24)..pdf DAPUS.pdf Download (219kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
15.C1.0097 TEOFILUS DICKY UMBU HULA PARTO (7.24)..pdf LAMP.pdf Download (803kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengrtahui hak imunitas seorang advokat dalam membela kliennya berkaitan dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (obstruction of justice) dan juga mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat tentang tindak pidana bagi advokat yang didakwa menghalang-halangi proses peradilan (obstruction of justice) mengingat seorang advokat memiliki hak imunitas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan demikian analisis yang Penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka atau pengukuran matematis, sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif. Analisis terhadap data akan dihubungkan dengan berbagai teori, pendapat para ahli dan isi dari aturan-aturan hukum yang ada yang terkait dengan topik yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang advokat tetap dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di dalam dan di luar persidangan apabila melakukan perbuatan pidana sehingga hal ini dapat mengesampingkan hak imunitas. Adanya hak imunitas tidak serta merta berarti advokat bisa bebas saat menangani klien. Advokat tetap dapat dijerat dengan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan atau obstruction of justice jika hal ini terbukti. Adapun pertimbangan Hakim saat memutus Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst di PN Jakarta Pusat adalah pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan. Walaupun merupakan seorang advokat yang memiliki hak imunitas, dalam kasus tersebut Hakim tidak mempertimbangkan profesi dari terdakwa dalam putusannya. Hakim tetap memutus pidana untuk tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan atau obstruction of justice untuk kasus tersebut Adapun saran Penulis bagi pembentuk undang-undang adalah agar mengkaji ulang pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dengan melihat menjelaskan lebih rinci tolok ukur pengertian itkad baik di pasal tersebut sehingga tidak memunculkan pemahaman yang berbeda-beda dan bagi organisasi advokat adalah agar para advokat mendampingi usulan perubahan isi pasal tentang hak imunitas advokat ini sehingga tidak terjadi perselisihan pendapat lagi di kemudian hari. Kata Kunci: Hak Imunitas, Pertimbangan Hakim, Obstruction of Justice, Menghalang-halangi Proses Peradilan
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Lucius Oentoeng |
| Date Deposited: | 04 Jul 2019 08:30 |
| Last Modified: | 13 Nov 2020 07:53 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/19451 |
Actions (login required)
 |
View Item |
