Kennedy, Richard (2019) DISKURSUS HUKUM DAN ETIKA TENTANG PRAKTIK IBU PENGGANTI SEBAGAI PERWUJUDAN HAK BEREPRODUKSI. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
|
Text (COVER)
15.C1.0018 RICHARD KENNEDY (5.02)2..pdf COVER.pdf Download (5MB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
15.C1.0018 RICHARD KENNEDY (5.02)2..pdf BAB I.pdf Download (146kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
15.C1.0018 RICHARD KENNEDY (5.02)2..pdf BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (225kB) |
||
|
Text (BAB III)
15.C1.0018 RICHARD KENNEDY (5.02)2..pdf BAB III.pdf Download (633kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
15.C1.0018 RICHARD KENNEDY (5.02)2..pdf BAB IV.pdf Download (66kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
15.C1.0018 RICHARD KENNEDY (5.02)2..pdf DAPUS.pdf Download (102kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
15.C1.0018 RICHARD KENNEDY (5.02)2..pdf LAMP.pdf Download (63kB) | Preview |
Abstract
Hak bereproduksi atau hak melanjutkan keturunan adalah hak asasi manusia. Hak bereproduksi meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi kedokteran. Untuk mengatur itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan UU nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan berbagai peraturan pelaksananya. Namun, aturan tersebut hanya membatasi pelayanan teknologi reproduksi berbantu pada pembuahan ovum oleh sperma dari pasangan suami istri yang sah, yang hasilnya harus dimplantasikan pada rahim darimana ovum berasal (bayi tabung konvensional). Aturan tersebut belum memberikan solusi pada perempuan yang rahimnya tidak bisa mengandung dan melahirkan. “Ibu Pengganti” dapat menjadi solusi bagi perempuan dengan permasalahan rahim yang berisiko apabila mengandung dan melahirkan, akan tetapi penerapannya akan menimbulkan polemik, sebab perdebatan etis dan hukum yang mungkin terjadi. Terlebih “Ibu Pengganti” belum diakui dan diakomodasi dalam hukum Indonesia. Selain terkait dengan hak bereproduksi dan hak perempuan atas rahimnya, “Ibu Pengganti” juga bersinggungan erat dengan ketimpangan kelas, potensi eksploitasi, status anak, dan redefinisi keibuan. Skripsi ini mencoba mendiskursuskan hukum guna mengakui “Ibu Pengganti” sebagai pengkait antara hak bereproduksi dengan hak perempuan atas rahimnya. Setelahnya, skripsi ini mengusulkan agar “Ibu Pengganti” diakomodasi dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Skripsi ini akan menganalisa data secara kualitatif dan memaparkannya secara deskriptif. Kata Kunci : hukum; etika; ibu pengganti; hak reproduksi; politik rahim.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law |
Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
Depositing User: | Mr Lucius Oentoeng |
Date Deposited: | 04 Jul 2019 08:30 |
Last Modified: | 13 Oct 2020 05:55 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/19444 |
Actions (login required)
View Item |