Christie, Vona Vionita (2019) TELAAH KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA UNTUK MELAKSANAKAN GUGATAN PERDATA DALAM HAL TERDAPAT KERUGIAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI JIKA TERDAKWA MENINGGAL DUNIA. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text (COVER) 14.C1.0026 VONA VIONITA CHRISTIE (9.7)..pdf COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 14.C1.0026 VONA VIONITA CHRISTIE (9.7)..pdf BAB I.pdf Download (443kB) | Preview
	Text (BAB II) 14.C1.0026 VONA VIONITA CHRISTIE (9.7)..pdf BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (563kB)
Preview	Text (BAB III) 14.C1.0026 VONA VIONITA CHRISTIE (9.7)..pdf BAB III.pdf Download (504kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 14.C1.0026 VONA VIONITA CHRISTIE (9.7)..pdf BAB IV.pdf Download (315kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 14.C1.0026 VONA VIONITA CHRISTIE (9.7)..pdf DAPUS.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 14.C1.0026 VONA VIONITA CHRISTIE (9.7)..pdf LAMP.pdf Download (995kB) | Preview

Abstract

Skripsi dengan judul Telaah Kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk Melaksanakan Gugatan Perdata dalam Hal Terdapat Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Jika Terdakwa Meninggal Dunia ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan jaksa yang ditunjuk sebagai wakil jaksa Pengacara Negara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun dasar hukum pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan gugatan perdata dalam hal terdapat kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 32 (1) dan (2), pasal 33, pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 38 C Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 77 KUHP. Pelaksanaan kewenangan pengembalian kerugian negara itu harus dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dimana pimpinan Kejaksaan akan menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk menanganinya. Sebelum dilakukan gugatan perdata harus terlebih dahulu ditentukan kerugian keuangan negara baru selanjutnya diteruskan dengan pengajuan gugatan perdata. Hambatan yang dihadapi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan kewenangannya adalah hambatan yuridis berupa perbedaan definisi mengenai keuangan negara, terbatasnya jaksa yang dapat ditunjuk menjadi Jaksa Pengacara Negara dan proses litigasi perkara perdata di pengadilan berlangsung lama dan berlarut-larut. Hambatan non yuridis yakni faktor sarana prasarana atau biaya, faktor masyarakat dan faktor budaya masyarakat. Saran Penulis terhadap masalah yang diangkat adalah perlunya penyederhanaan proses litigasi yang menyangkut gugatan secara perdata terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia agar harta negara tidak hilang atau lenyap diakibatkan proses litigasi yang sangat lama disediakannya dana khusus guna menunjang pengembalian aset yang tersebar. Kata kunci: kewenangan, jaksa pengacara negara, tindak pidana korupsi, terdakwa meninggal dunia

Actions (login required)

View Item