Rajasa, Bima (2018) KEWENANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA. Other thesis, UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.

Preview	Text (COVER) 14.C1.0097 BIMA RAJASA (3.85)..pdf COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 14.C1.0097 BIMA RAJASA (3.85)..pdf BAB I.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 14.C1.0097 BIMA RAJASA (3.85)..pdf BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text (BAB III) 14.C1.0097 BIMA RAJASA (3.85)..pdf BAB III.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 14.C1.0097 BIMA RAJASA (3.85)..pdf BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 14.C1.0097 BIMA RAJASA (3.85)..pdf DAPUS.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 14.C1.0097 BIMA RAJASA (3.85)..pdf LAMP.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penyalahguna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, perbutan tersebut termasuk kedalam tindak pidana narkotika karena bertentangan dengan ketentuan yang dimuat di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika tersebut terdiri dari pecandu dan korban penyalahguna narkotika, berkaitan dengan pemeberian pidana bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika seharusnya hakim juga memberikan putusan rehabilitasi kepada mereka tetapi dalam prakteknya banyak pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak diberikan putusan rehabilitasi oleh hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika serta hambatan yang dimiliki hakim dalam memberikan pututsan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Metode penelitian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data. Hasil penelitian menunjukan kewenangan hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika sangat bergantung terhadap penuntutan yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum serta fakta-fakta yang timbul dipersidangan apabila jaksa/penuntut umum tidak memberikan tuntutan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika maka hakim harus melihat fakta-fakta yang terjadi dipersidangan untuk mengetahui layak atau tidak pecandu dan korban penyalahguna narkotika untuk diberikan putusan rehabilitasi oleh hakim. Hambatan yang dimiliki hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika adalah apabila jaksa/penuntut umum tidak memberikan tuntutan rehabilitasi kepada terdakwa serta dalam persidangan pecandu dan korban penyalahguna narkotika tersebut tidak bisa memenuhi ketentuan yang telah dimuat di dalam SEMA No 4 tahun 2010 maka hakim tidak bisa memberikan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Kesimpulan dari penelitian tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan fakta-fakta yang timbul persidangan serta penuntutan yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka hakim tidak bisa menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Kata kunci : kewenangan hakim, tindak pidana narkotika, pecandu dan korban penyalahguna narkotika, rehabilitasi.

Actions (login required)

View Item