PUTRA, SAPTA EKA (2012) PELIMPAHAN WEWENANG DOKTER KEPADA PERAWAT SECARA VERBAL ORDER (STUDI KASUS DI UNIT GAWAT DARURAT PUSKESMAS DOPLANG, KABUPATEN BLORA). Masters thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 10.93.0015 Sapta Eka Putra COVER.pdf Download (814kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 10.93.0015 Sapta Eka Putra BAB 1.pdf Download (685kB) | Preview
	Text (BAB 2 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University)) 10.93.0015 Sapta Eka Putra BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (BAB 3 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University)) 10.93.0015 Sapta Eka Putra BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (942kB)
Preview	Text (BAB 4) 10.93.0015 Sapta Eka Putra BAB 4.pdf Download (194kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10.93.0015 Sapta Eka Putra DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 10.93.0015 Sapta Eka Putra LAMPIRAN.pdf Download (165kB) | Preview

Abstract

Pelimpahan wewenang dokter kepada perawat seharusnya dilakukan secara tertulis, tetapi kenyataannya sehari-hari di UGO Puskesmas termasuk UGO Puskesmas Ooplang, Kabupaten Blora terjadi secara lisan (verbal orde" maka disusunlah tesis ini untuk mengetahui pelaksanaan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat secara verbal order serta pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi dokter dan perawat dalam pelimpahan wewenang secara verbal order inL Metode penelitian yang -digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif (doctrinal legal al2l2.roach) yaitu telaah data sekunder berupa studi pustaka tentang pelimpahan wewenang secara verbal order. Penelitian ini didukung dengan metode observasi dan wawancara kepada narasumber sehingga dapat memberikan gambaran hukum yang jelas mengenai tindakan verbal order ini. Berdasarkan hasil penelitian "Pelimpahan wewenang dokter kepada perawat secara verbal order (studi kasus di Unit Gawat Oarurat Puskesmas Ooplang, Kabupaten Blorar diperoleh gambaral'l bahwa tindakan verbal order tidak dapat diHindari karena keterbatasaA tenaga dokter dan dokter tidak setiap saat berada di UGO-karena do~er yang ada diharuskan melakukan keglatah di luar gedung P.uskesm~s dalam waktu yang lama sedang pelayanan di UGO berlangswng 24 jam setiap harinya. TinClfakan verbal order menurut UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan, Permenkes 205212011, Kepmenkes 1239/2001 dan Permenkes 148/2010 tidak memiliki dasar hukum tertulis sehingga seharusnya tidak boleh dilakukan eta pi hal ini terjadi karena keadaan darurat harus ditangani segera sesuai Pasal 51 butir d UU Praktik Kedokteran, Pasal 10 ayat (1) Perrnenkes 148/2010 dan Pasal 304 KUHP. Selanjutnya tindakan kedokteran yang dillmpahkan adalah pelaksanaan (execution) dari keputusan klinis (decision) yang dibuat dokter sehingga tanggung jawab ada di pihak Cfokter. Selain itu Pemerintah Kabupaten Blora juga oertang~ungjawab berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata dan doktrin "Vicarious liability, Let the master answer, Respondeat superior". Menurut Pasal 50 butir b UU Praktik Kedokteran, Pasal27 ayat (1) UU Kesehatan, Pasal24 ayat (1) PP Tenaga Kesehatan dan Pasal 11 butir a Permenkes No. 148/2010, dokter dan perawat memperoleh perfindungan hukum apabila dalam melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar prosedur operasional dan standar kompetensi.

Actions (login required)

View Item