TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERMENKES NOMOR HK02.02/MENKES/068/2010 TENTANG PEMBERIAN OBAT GENERIK DIKAITKAN DENGAN HAK PASIEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN

LIDIA, CARISSA (2012) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PERMENKES NOMOR HK02.02/MENKES/068/2010 TENTANG PEMBERIAN OBAT GENERIK DIKAITKAN DENGAN HAK PASIEN ATAS PELAYANAN KESEHATAN. Masters thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 09.93.0082 Carissa Lidia Cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 09.93.0082 Carissa Lidia BAB 1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB 2 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University)) 09.93.0082 Carissa Lidia BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	Text (BAB 3 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University)) 09.93.0082 Carissa Lidia BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text (BAB 4) 09.93.0082 Carissa Lidia BAB 4.pdf Download (484kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 09.93.0082 Carissa Lidia Daftar Pustaka.pdf Download (516kB) | Preview
Preview	Text (LAMPIRAN) 09.93.0082 Carissa Lidia Lampiran.pdf Download (583kB) | Preview

Abstract

Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau adalah hak setiap manusia. Karena itu setiap individu keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Salah satu unsur penting dan merupakan intercensi yang palingbanyak digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah pemberian obat. Pemerintah berupaya mencukupi kebutuhan obat bermutu baik, terdistribusi merata dan harga terjangkau dengan mendorong penggunaan obat generik yang ditetapkan dalam permenkes no. HK 02.02/Menkes/088/I/2010 Pemberian obat generik ini diupayakan semaksimal mungkin oleh petugas kesehatan (dokter dan petugas farmasi) perusahaan farmasi dan pemerintah Kewajiban pemberian obat generik merupakan langkah konkrit menjalankan amanat UU bentuk tanggung jawab petugas kesehatan dan pemerintah perwujudan pemenuhan hak pasien serta mengatasi ketidakterjangkauan pelayanan kesehatan oleh sebagian masyarakat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	Mrs Christiana Sundari
Date Deposited:	05 Mar 2019 04:17
Last Modified:	05 Mar 2019 04:17
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/18152

Actions (login required)

View Item