TUMBELAKA, BENNY HOSIANA (2011) TINJAUAN YURIDIS SERTIFIKAT KESEHATAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERBANG SIPIL DI INDONESIA. Masters thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
08.93.0037 Benny Hosiana Tumbelaka COVER.pdf Download (853kB) | Preview |
|
|
Text (BAB 1)
08.93.0037 Benny Hosiana Tumbelaka BAB 1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB 2 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University))
08.93.0037 Benny Hosiana Tumbelaka BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB 3 (available document only in library of Soegijapranata Catholic University))
08.93.0037 Benny Hosiana Tumbelaka BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB 5)
08.93.0037 Benny Hosiana Tumbelaka BAB 5.pdf Download (152kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
08.93.0037 Benny Hosiana Tumbelaka DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (195kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini meninJau secara yuridis akan keabsahan Sertifikat Kesehatan Penerbangan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu, sejak diterbitkan sampai habis masa berlakunya. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif berdasarkan Undang Undang RI nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Peraturan Pemerintah RI nomor 3 tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan Penerbangan beserta beserta Peraturan Pelaksanaan dari perundang undangan tersebut. Hasil penelitian Inl, bahwa regulasi bidang Keselamatan penerbangan yang berlaku di Indonesia tentang fungsi pengawasan memperoleh Sertifikat Kesehatan, khususnya pada Penerbang Sipil Airline Transport Pilot (Sertifikat Kesehatan kelas satu), telah sesuai dengan standar ICAO, yaitu Keputusan Oirektur Jendral Perhubungan Udara Nomor: SKEP/621\(12004 tentang Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan. Oidapatkan juga bahwa langkah yang diambil agar Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia yang berlaku 6 bulan ke depan, belum ada, baik aturannya, mekanismenya bahkan SOM belum memadai secara kualitas dan kuantitas. Sehingga sertifikat tersebu.t belum dapat terjaga keabsahannya. Sedangkan Penerbang yang mendapatkan medical flexibility perlu dilindungi statusnya dengan Surat keputusan Menteri bagi im penilai kesehatan (Medical Asesso" dan Tim Pakar kesehatan P.enerbangan (Aeromedical Consultation Service~ yang merekomendasi kasus ini. Penerbang tersebut selain mengisi chedklist, ia dijadwalkan secara tetap untuk memeriksakan kekurangannya dan melaporkan pada dokter penerbangal'l Sebagai saran dalam penelitian ini agar diusulkan kepada Menteri Perhubungan melalui Oirjen Perhubungan Udara beberapa hal, yaitu untuk mengeluarkan keputusan tentang tata kerja menjamin keabsahan Sertifikat Kesehatan Penerbang Sipil di Indonesia. Mengusulkan penambahan personil fungsional pada Pusat KesehataJ1 Penerbangan Sipil sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Keputusan Menhub no. SK 38/0T 002lPho.83 tentang organisasi dan tata kerja Balai Kesehatan Penerbangan Oirjen Perhubungan Udara. Dan agar setiap operator penerbangan harus mempunyai dokter penerbangan untuk menerima pendelegasian wewenang dalam pengawasan Penerbang di lapangan termasuk kasus medical flexibility. Mengusulkan agar menerbitkan Surat Keputusan Menteri untuk jabatan Medical Asessor, dan Aeromedical Consultation Service, yang berisi fungsi dan wewenangnya serta pengawakannya agar Penerbang yang mendapatkan medical flexibility terlindungi statusnya.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law |
| Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
| Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
| Date Deposited: | 05 Mar 2019 03:28 |
| Last Modified: | 05 Mar 2019 03:28 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/18069 |
Actions (login required)
 |
View Item |
