Sitepu, Kennedy Putra (2008) TINJAUAN YURIDIS ABORTUS PROVOCATUS BAGI KORBAN PERKOSAAN MENU RUT PERUNDANG-UNDANGAN PI DANA 01 INDONESIA. Masters thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
0-Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
1-BAB-1.pdf Download (1MB) | Preview |
|
Text (BAB II)
2-BAB-2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
||
Text (BAB III)
3-BAB-3.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB) |
||
Text (BAB IV)
4-BAB-4.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) |
||
|
Text (BAB V)
5-BAB-5.pdf Download (700kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
6-Daftar Pustaka.pdf Download (476kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
7-Lampiran.pdf Download (496kB) | Preview |
Abstract
Judul dari penulisan tesis mi adalah tiruauan yuridis abortus provocatus bagi korban perkosaan menurut perundang-undangan pidana di Indonesia. Latar belakang penulisan hukum ini adalah bahwa penulis mgin mengetahui apakah wanita hamil korban perkosaan yang mgin melakukan tindakan aborsi tetap dipidana. Teon yang oipakai penulis adalah sesuai dengan pendapat Sulchan Sofoewan bahwa incnkasi terapi aborsi dapat dijalankan salah satunya dengan alas an kehamilan akibat korban perkosaan atau incest. Penulisan tesis ini bertuiuan untuk mengetahui tentang deskripsi atau gambaran perundang-undangan pidana di Indonesia dalam mengatur tindak pidana abortus provocatus terhadap korban perkosaan dan perlindungan hukum dan pemberian keadilan bagi wanita korban perkosaan yang ingin menggugurkan kandungan akibat suatu perkosaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdrn dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan setelah itu dilakukan deskriptif anahtrs. Metode anahsis data yang dloaka: adalah analisis data kualitatif dan menarik kesimpulan dengan metode deduktrf. Dari pembahasan yang dilakukan diketahui bahwa peraturan perundang-undangan pidana dl Indonesia melarang tindakan aborsi kecuah atas dasar indikasi medis demi menyelamatkan jiwa rbu hamil dan atau kandungannya. sedangkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan terdapat dalam BAB I Pasal 1 Butir 1 dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Saran penulis adalah pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Kesehatan yang dianggap tidak sesuai lagi d-engan perkembangan saat ini dan menyarankan agar rancanqan Undang-Undang Kesehatan yang baru segera disahkan dan diberlakukan.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law |
Divisions: | Graduate Program in Master of Law |
Depositing User: | mr AM. Pudja Adjie Sudoso |
Date Deposited: | 28 Feb 2019 07:31 |
Last Modified: | 04 Nov 2020 03:28 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/17873 |
Actions (login required)
View Item |