REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA. (Studi Kasus BNNP Jawa Tengah)

Baskoro, Simon Hermawan (2017) REHABILITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA. (Studi Kasus BNNP Jawa Tengah). Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

[img]
Preview
Text (COVER)
12.20.0004 Simon Hermawan B - COVER.pdf

Download (769kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 1)
12.20.0004 Simon Hermawan B - BAB 1.pdf

Download (351kB) | Preview
[img] Text (BAB 2)
12.20.0004 Simon Hermawan B - BAB 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (382kB)
[img]
Preview
Text (BAB 3)
12.20.0004 Simon Hermawan B - BAB 3.pdf

Download (716kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 4)
12.20.0004 Simon Hermawan B - BAB 4.pdf

Download (116kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
12.20.0004 Simon Hermawan B - DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
12.20.0004 Simon Hermawan B - LAMPIRAN.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintan Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/ PB/ MA / III/ 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mewajibkan terhadap pecandu dan peyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabitasi sosial. Penulisan skripsi yang berjudul “Rehabilitasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pengguna Narkotika( Studi Kasus BNNP Jawa Tengah)” bertujuan untuk mengetahui alasan perlunya pengguna narkotika direhabilitasi, untuk mengetahui mekanisme rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan rehabilitasi. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode kualitatif dan wawancara. Penulis memaparkan hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Objek dalam penelitian ini yaitu Rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Pelakasanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), yang ditunjuk oleh Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) mengemban dua fungsi yaitu fungsi medis dan fungsi sosial. Kedua fungsi tersebut merupakan suatu rangkaian dalam proses rehabilitasi. Ketiga rumusan masalah tersebut kemudian ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan rehabilitasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah dan Institusi Penerima Wajib Lapor ( IPWL) telah melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan saran bagi Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Tengah dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Social Sciences > 340 Law > 349 Law of specific jurisdictions & areas
Divisions: Faculty of Law and Communication > Department of Law
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 21 Dec 2018 04:24
Last Modified: 02 Sep 2021 04:57
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/17693

Actions (login required)

View Item View Item