ALTIN, JEANNESSY (2013) ASPEK PERPAJAKAN TERHADAP PERUSAHAAN FARMASI STUDI KASUS PADA PT ABC. Other thesis, Prodi Perpajakan Unika Soegijapranata.
|
Text (COVER)
10.31.0001 Jeannessy Altin COVER.pdf Download (194kB) | Preview |
|
Text (BAB I)
10.31.0001 Jeannessy Altin BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) |
||
Text (BAB II available document only in Soegijapranata Catholic University)
10.31.0001 Jeannessy Altin BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB) |
||
Text (BAB III available document only in Soegijapranata Catholic University)
10.31.0001 Jeannessy Altin BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB) |
||
Text (BAB IV available document only in Soegijapranata Catholic University)
10.31.0001 Jeannessy Altin BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB) |
||
Text (BAB V)
10.31.0001 Jeannessy Altin BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10.31.0001 Jeannessy Altin DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (50kB) | Preview |
Abstract
Bertambahnya penyakit akan meningkatkan kebutuhan obat. Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan jumlah produksi obat di perusahaan farmasi. Sebagai badan usaha, perusahaan farmasi memiliki kewajiban perpajakan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan serta melakukan perencanaan pajak. Melalui kantor konsultan Paulus Harsono, data primer dan sekunder dihimpun. Data primer diperoleh dengan wawancara dan data sekunder diperoleh melalui beberapa laporan internal perusahaan yang selanjutnya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis. Perusahaan Farmasi PT ABC memiliki kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, dan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Secara Umum dapat melakukan penundaan pembayaran kewajiban pajak, menghindari pemeriksaan pajak, serta menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Secara khusus terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah dengan selalu meng-update informasi mengenai penghasilan tidak kena pajak. Pada Pajak Penghasilan Badan adalah dengan melakukan minimalisasi laba bersih dan menunda transaksi yang akan menghasilkan laba tahun berjalan. Perencanaan pajak terkait Pajak Pertambahan Nilai adalah Melakukan pembelian dengan sesama Pengusaha Kena Pajak, memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan, dan menunda pajak masukan.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences 300 Social Sciences > 340 Law > 343 Military, defense, public property, tax, trade & industrial law |
Divisions: | Faculty of Economics and Business > Department of Taxation |
Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
Date Deposited: | 03 Sep 2015 19:56 |
Last Modified: | 03 Sep 2015 19:56 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/1765 |
Actions (login required)
View Item |