Frans, Fandry (2018) PENERAPAN KETENTUAN KODE ETIK DAN TINDAK DISIPLIN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
11.20.0023 FANDRY FRANS (5.25).COVER.pdf Download (287kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
11.20.0023 FANDRY FRANS (5.25).BAB I.pdf Download (219kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
11.20.0023 FANDRY FRANS (5.25).BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) |
||
|
Text (BAB III)
11.20.0023 FANDRY FRANS (5.25).BAB III.pdf Download (199kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
11.20.0023 FANDRY FRANS (5.25).BAB IV.pdf Download (110kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
11.20.0023 FANDRY FRANS (5.25).DAPUS.pdf Download (111kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
11.20.0023 FANDRY FRANS (5.25).LAMP,.pdf Download (187kB) | Preview |
Abstract
Polisi merupakan petugas kontrol sosial yang akan memelihara keamanan dan tata tertib di lingkungan sosial. Namun permasalahannya, cukup banyak ditemukan oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana, misalnya pemerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, khususnya anggota polisi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan mengetahui faktor yang menghambat penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini ialah penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam wilayah hukum Polda Jawa Tengah telah diterapkan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sesuai Pasal 368 KUHP dan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan kelembagaan polri yang berlaku. Faktor yang menghambat penerapan ketentuan kode etik dan tindak disiplin terhadap pelaku tindak pidana pemerasan oleh anggota kepolisian adalah kurangnya atensi dari pimpinan satuan selaku Ankum terhadap pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota polri; rendahnya kedisiplinan, kesadaran dan kepatuhan anggota polri; penegakan hukum untuk anggota polri kurang transparan; kurangnya kesejahteraan anggota polri; dan rendahnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota polri. Kesimpulanya, bahwa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan kelembagaan polri dimana direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dan mengikuti ketentuan pidana dalam peradilan umum. Saran yang diajukan adalah pimpinan satuan kepolisian seharusnya lebih meningkatkan atensi terhadap pelaksanaan hukum dan kedisiplinan, kesadaran, dan kepatuhan, serta perlunya kesadaran masyarakat dalam pengawasan. Kata kunci: Tindak Pidana, Pemerasan, Anggota Polri
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 100 Philosophy and Psychology > 170 Ethics > Professional Ethics 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law |
Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
Depositing User: | Mr Lucius Oentoeng |
Date Deposited: | 19 Nov 2018 02:20 |
Last Modified: | 01 Feb 2021 04:32 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/17130 |
Actions (login required)
View Item |