WARDANA, ADITYA WISNU (2013) PELAKSANAAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 9 DAN 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT ( STUDI KASUS DI KABUPATEN KENDAL). Other thesis, Prodi Hukum Unika Soegijapranata.
|
Text (COVER)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana COVER.pdf Download (143kB) | Preview |
|
Text (BAB I)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) |
||
Text (BAB II available document only in Soegijapranata Catholic University)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB) |
||
Text (BAB III available document only in Soegijapranata Catholic University)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB) |
||
Text (BAB IV available document only in Soegijapranata Catholic University)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB) |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
09.20.0024 Aditya Wisnu Wardana DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (64kB) | Preview |
Abstract
Kerukunan umat beragama sangat di perlukan, agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan beragama di bumi Indonesia ini dengan damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Di Kabupaten Kendal yang dimana terdapat berbagai agama yang dianut oleh masyarakatnya, juga dapat sewaktu-waktu timbul konflik. Untuk menjaga agar di Kabupaten Kendal tidak terjadi konflik, maka kepala daerah dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan untuk mewujudkan kerukunan berdasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana peranan kepala daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. (2) Untuk mengetahui apakah hambatan dan bagaimanakah solusinya dalam melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006. Peranan dari kepala daerah Kabupaten Kendal membentuk FKUB sebagai wadah antar umat beragama dan hambatan yang dihadapi adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tidak diketahui oleh semua masyarakat. Kemudian solusi yang dilakukan adalah dengan sosialisasi dan kegiatan bersama antar umat beragama
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 300 Social Sciences 300 Social Sciences > 340 Law > 348 Laws, regulations & cases |
Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
Depositing User: | Mrs Christiana Sundari |
Date Deposited: | 03 Sep 2015 20:03 |
Last Modified: | 03 Sep 2015 20:03 |
URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/1694 |
Actions (login required)
View Item |