KETENTUAN SANKSI DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK PASIEN DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Balubun, Wellem Hendra (2018) KETENTUAN SANKSI DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK PASIEN DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.

Preview	Text (COVER) 13.93.0048 Wellem Hendra Balubun.COVER.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 13.93.0048 Wellem Hendra Balubun.BAB I.pdf Download (420kB) | Preview
	Text (BAB II) 13.93.0048 Wellem Hendra Balubun.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
Preview	Text (BAB III) 13.93.0048 Wellem Hendra Balubun.BAB III.pdf Download (301kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 13.93.0048 Wellem Hendra Balubun.BAB IV.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 13.93.0048 Wellem Hendra Balubun.DAPUS.pdf Download (173kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama: efektivitas ketentuan sanksi disiplin kedokteran dalam upaya perlindungan hak pasien ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua: mekanisme pemberian sanksi Disiplin Kedokteran bagi dokter dan dokter gigi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang didapat melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulannya dengan metode pikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama: ketentuan sanksi disiplin kedokteran Indonesia berdasarkan asas Kejelasan Tujuan, sanksi disiplin kedokteran dibentuk dengan tujuan yang jelas yaitu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap praktik kedokteran di Indonesia. Berdasarkan asas Dapat Dilaksanakan, sanksi disiplin kedokteran dikatakan dapat dilaksanakan karena telah diatur dengan jelas dalam Peraturan KKI (Perkonsil) Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi. asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, dengan melihat hal yang melatarbelakangi dibentuknya sanksi disiplin kedokteran yang antara lain tingginya angka pelanggaran disiplin, maka sanksi disiplin benar-benar dibutuhkan dan namun belum bermanfaat bagi masyarakat. asas Kejelasan Rumusan, rumusan sanksi disiplin kedokteran sudah jelas dan tidak multitafsir sehingga dapat mudah dimengerti. Dari hasil analisis ini dapat dikatakan bahwa ketentuan sanksi disiplin sudah efektif. Kedua: mekanisme pemberian sanksi diatur dalam perkonsil nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi, yang mengatur prosedur dan juga kewenangan dalam penjatuhan sanksi dan pelaksanaan sanksi. Mekanismenya ialah proses penjatuhan sanksi merupakan wewenang MKDKI sedangkan pelaksanaan keputusan penjatuan sanksi merupakan wewenang KKI.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law
Divisions:	Graduate Program in Master of Law
Depositing User:	Mr Lucius Oentoeng
Date Deposited:	12 Jul 2018 06:12
Last Modified:	18 Jan 2021 06:08
URI:	http://repository.unika.ac.id/id/eprint/16675

Actions (login required)

View Item