Tyas, Catharina Sinta Anindya Istining (2018) PELAKSANAAN TINDAKAN MEDIS OLEH PERAWAT TERHADAP PASIEN GAWAT DARURAT BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN” (STUDI KASUS DI RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK). Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
13.20.0017 CATHARINA SINTA ANINDYA I (6.23%)(OK).COVER.pdf Download (986kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
13.20.0017 CATHARINA SINTA ANINDYA I (6.23%)(OK).BAB I.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![[img]](https://repository.unika.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
13.20.0017 CATHARINA SINTA ANINDYA I (6.23%)(OK).BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
|
Text (BAB III)
13.20.0017 CATHARINA SINTA ANINDYA I (6.23%)(OK).BAB III.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
13.20.0017 CATHARINA SINTA ANINDYA I (6.23%)(OK).BAB IV.pdf Download (763kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
13.20.0017 CATHARINA SINTA ANINDYA I (6.23%)(OK).DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
13.20.0017 CATHARINA SINTA ANINDYA I (6.23%)(OK).LAMPIRAN.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Pengaturan tindakan medis serta pelimpahan wewenang dalam melakukan tindakan medis didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Selain itu diatur pula didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Perawat dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yang memperbolehkan Perawat melakukan tindakan medis di Instalasi Gawat Darurat dengan pelimpahan wewenang dari Dokter yang dilakukan secara tertulis. Namun, pada umumnya pelimpahan wewenang tersebut dilakukan secara lisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif dan metode analisis kualitatif analitis. Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor yang menghambat antara lain ketentuan hukumnya masih kurang detail atau jelas, Dokter dan Perawat yang masih kurang memahami peraturan yang ada, jumlah Perawat yang lebih banyak dibandingkan jumlah Dokter serta kurangnya kesadaran hukum dari Dokter maupun Perawat dalam melaksanakan pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak menghalangi pelaksanaan pemeriksaan terhadap Pasien di Instalasi Gawat Darurat. Hal tersebut dikarenakan pelimpahan wewenang yang dilakukan secara Lisan untuk mempermudah dalam praktek serta dipengaruhi oleh kondisi yang tidak dapat diprediksi. Namun, dalam pelaksanaannya jika dalam keadaan gawat darurat diperbolehkan tanpa ada pelimpahan wewenang. Kata kunci : Pelimpahan wewenang, Instalasi Gawat Darurat, Perawat, Tindakan medis, Dokter yang sedang berjaga di Instalasi Gawat Darurat.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Medical Law |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Lucius Oentoeng |
| Date Deposited: | 21 Jun 2018 05:12 |
| Last Modified: | 21 Jun 2018 05:12 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/16325 |
Actions (login required)
 |
View Item |
