Aprizzaldi, Rifyal Doddy (2018) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGGUNAKAN PASAL 45A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PADA PUTUSAN NOMOR 184/PID.SUS/2017/PN Yyk. Other thesis, Unika Soegijapranata Semarang.
|
Text (COVER)
10.20.0036 RIFYAL DODDY APRIZZALDI (5.0%)(OK).COVER.pdf Download (918kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
10.20.0036 RIFYAL DODDY APRIZZALDI (5.0%)(OK).BAB I.pdf Download (432kB) | Preview |
|
|
Text (BAB II)
10.20.0036 RIFYAL DODDY APRIZZALDI (5.0%)(OK).BAB II.pdf Download (469kB) | Preview |
|
|
Text (BAB III)
10.20.0036 RIFYAL DODDY APRIZZALDI (5.0%)(OK).BAB III.pdf Download (783kB) | Preview |
|
|
Text (BAB IV)
10.20.0036 RIFYAL DODDY APRIZZALDI (5.0%)(OK).BAB IV.pdf Download (298kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10.20.0036 RIFYAL DODDY APRIZZALDI (5.0%)(OK).DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text (LAMPIRAN)
10.20.0036 RIFYAL DODDY APRIZZALDI (5.0%)(OK).LAMPIRAN.pdf Download (973kB) | Preview |
Abstract
Teknologi informasi dan komunikasi mendapatkan peran sangat penting dalam memajukan sebuah bangsa. Teknologi informasi dan komunikasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi setiap negara di dunia. Meskipun demikian, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat membawa dampak negatif misalnya, penyebaran ujaran kebencian. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menggunakan Pasal 45A ayat (2) dalam menjatuhkan putusan Nomor 184/PID.SUS/2017/PN.Yyk Tahun 2017 dan mengetahui hambatan atau kendala Hakim dalam memutus perkara Nomor 184/PID.SUS/2017/PN.Yyk Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Berkaitan dengan hal di atas, maka saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para penegak hukum, khususnya Hakim harus mengesampingkan hal-hal yang berbau dan bernuansa politik agar dapat melihat sebuah permasalahan berlandaskan dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum; hendaknya Pemerintah lebih mensosialisasikan Undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan siber, agar setiap lapisan masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam mempergunakan teknologi informasi dengan sebagaimana mestinya, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dalam menggunakan teknologi tersebut; dan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya kejahatan siber harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan penggunaan teknologi sampai ketingkat RT/RW salah satu contohnya mengenai bagaimana cara mem-filter berita yang ada dalam dunia maya apakah beria itu berita benar atau hoax. Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, ujaran kebencian
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social Sciences > 340 Law > 345 Criminal law > Cyber Crime |
| Divisions: | Faculty of Law and Communication > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Lucius Oentoeng |
| Date Deposited: | 21 Jun 2018 05:08 |
| Last Modified: | 15 Jan 2021 01:40 |
| URI: | http://repository.unika.ac.id/id/eprint/16314 |
Actions (login required)
 |
View Item |
